Strategi Perdagangan Basket Ari Kuncoro Kebijakan Perdagangan Strategis

Peringkat broker opsi biner:

Pengertian UKM & UMKM? Bagaimana Usaha Kecil Menengah di Indonesia

Apa Pengertian dan definisi UKM/UMKM Indonesia? yang saat ini tak sedikit memandangnya sebelah mata. Padahal tak dipungkiri UKM/UMKM ternyata memiliki peran yang besar bagi perekonomian di Indonesia. Terbukti ketika krisis moneter di tahun 1997, di saat satu persatu perusahaan besar tumbang, bisnis UMKM justru tak goyah dan malah menjadi tulang punggung perekonomian di kala itu.

Meski begitu ternyata tak banyak yang mengetahui apa itu UKM? Apa yang membedakan dengan UMKM? Bahkan ada yang menyebut UKM dan Startup itu sama padahal jauh berbeda. Disini Go UKM akan mengajak para pembaca untuk melihat perkembangan UKM di Indonesia.

Lalu Apa definisi UKM dan UMKM ?

Jika membaca peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Maka bisa dilihat perbedaannya dengan jelas antara UKM dan UMKM

Pengertian UMKM dan UKM adalah jenis usaha yang dipisahkan berdasarkan kriteria aset dan omset. Lebih sebagai berikut :

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: Maks. Rp 50 Juta, kriteria Omzet: Maks. Rp 300 juta rupiah.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: Rp 50 juta – Rp 500 juta, kriteria Omzet: Rp 300 juta – Rp 2,5 Miliar rupiah.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria asset: 500 juta – Rp 10 Miliar, kriteria Omzet: >Rp 2,5 Miliar – Rp 50 Miliar rupiah.

Sedangkan UKM Diatur Oleh Beberapa Peraturan Berikut Ini :

Surat edaran Bank Indonesia No.26/I/UKK tanggal 29 Mei 1993 perihal Kredit Usaha Kecil (KUK) adalah usaha yang memiliki total asset Rp 60 juta (enam ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah atau rumah yang ditempati. Pengertian usaha kecil ini meliputi usaha perseorangan, badan usaha swasta dan koperasi, sepanjang asset yang dimiliki tidak melebihi nilai Rp 600 juta.

Peringkat broker opsi biner:

Menurut Departemen Perindustrian dan perdagangan, pengusaha kecil dan menengah adalah kelompok industri modern, industri tradisional, dan industri kerajinan, yang mempunyai investasi, modal untuk mesin-mesin dan peralatan sebesar Rp 70 juta ke bawah dengan resiko investasi modal/tenaga kerja Rp 625.000 ke bawah dan usahanya dimiliki warga Negara Indonesia.

Menurut Badan Pusat Statistik, usaha menengah dibagi kedalam beberapa bagian, yaitu: (i) Usaha Rumah tangga mempunyai: 1-5 tenaga kerja, (ii) Usaha kecil menengah: 6-19 tenaga kerja, (iii) Usaha menengah: 20-29 tenaga kerja, (iv) Usaha besar: lebih dari 100 tenaga kerja.

Sedangkan dalam konsep Inpres UKM, yang dimaksud dengan UKM adalah kegiatan ekonomi dengan kriteria: (i) Asset Rp 50 milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, (ii) Omset Rp 250 milyar

Sehingga dapat disimpulkan bahwa antara UKM dan UMKM sama hanya saja berbeda dalam jumlah nominal aset yang dimiliki oleh suatu usaha dan bisnis.

Berdasarkan perkembangan UKM di Indonesia Dibedakan Menjadi 4 Kriteria yaitu

  1. Livelihood Activities, merupakan Usaha Kecil Menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
  2. Micro Enterprise, merupakan Usaha Kecil Menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
  3. Small Dynamic Enterprise, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor
  4. Fast Moving Enterprise, merupakam Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

Apakah Perbedaan UKM dengan Startup ?

Perkembangan UKM Indonesia beberapa tahun belakangan ini sepertinya disandingkan dengan startup. Akibat kebijakan pemerintah yang terus menggenjot perkembangan keduanya. Target minimal 2% UKM di Indonesia dan 1000 startup di tahun 2020. Namun ternyata tak semua orang tahu bahwa keduanya berbeda meski sama-sama usaha rintisan yang berasal dari ide brilian seseorang yang mampu melihat jeli peluang usaha.

Persamaan lainnya terletak pada modal yang kecil bahkan ada yang tak memiliki modal sama sekali. Meski tak sedikit para pebisnis pemula tersebut mencari modal pinjaman. Selain itu biasanya ketika di awal manajemen bisnisnya masih sangat sederhana hanya dibantu oleh orang terdekat seperti kerabat atau keluarga.

Lalu bagaimana perkembangan UKM di Indonesia dan startup? Lalu di mana letak perbedannya? Perbedaannya terletak pada jenis usahanya. Jika usaha UKM lebih menghasilkan suatu produk sedangkan bentuk usaha startup lebih mengandalkan jasa. Sehingga UKM biasanya hasil usahanya bisa langsung dinikmati oleh konsumen seperti pakaian, kuliner, dan karya seni. Sementara startup lebih ke arah aplikasi atau software, digital marketing agency, cloud based service.

Kedua, pada penggunaan koneksi Internet. Jika UKM menggunakan koneksi internet hanya sekedarnya saja dalam proses pemasaran. Namun startup, koneksi internet ibarat jantungnya bisnis. Tanpa internet bisnis ini tak akan berjalan karena dari awal bisnis memang menggunakan internet.

Ketiga, dalam skala produksi, jika UKM skala produksinya terbatas karena harus menggunakan bahan baku dan sumber daya manusia sebagai tenaga kerjanya sedangkan startup tak tergantung pada bahan baku dan tak perlu menggunakan SDM yang terlalu banyak.

Bagaimana Pertumbuhan dan Perkembangan di UKM Indonesia ?

Meski UKM mampu bertahan di saat krisis moneter namun pertumbuhannya ternyata melambat setelah krismon. Padahal saat itu diperkirakan akan lebih cepat. Seperti data yang terdapat pada Worldbank yang menunjukkan bahwa usaha kecil tumbuh lebih cepat sebelum tahun 1998 dari pada sesudah tahun 1998.

Meski begitu dibandingkan dengan negara tetangga lainnya, Indonesia merupakan negara yang memiliki UKM/UMKM terbesar sejak tahun 2020. Menurut data BPS 2020, jumlah UMKM di Indonesia memiliki 57,89 juta unit atau 99,99 persen dari total jumlah pelaku usaha nasional.

Berdasarkan Data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah wirausahawan di Indonesia pun melonjak tajam dari 0,24 persen menjadi 1,56 persen dari jumlah penduduk. Meski begitu jumlah tersebut masih jauh dari target wirausaha Indonesia yang harusnya idealnya minimum 2 persen dari jumlah penduduk.

Dan meski secara kuantitas jumlah wirausaha Indonesia banyak namun secara persentase jumlah tersebut kalah jauh dibandingkan dengan negara tetangga. Seperti Singapura sebesar tujuh persen, Malaysia lima persen, dan Thailand empat persen. Sementara negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang bahkan memiliki jumlah pengusaha lebih dari 10 persen dari jumlah populasi.

Meski masih minim namun survei yang dilakukan oleh Global Entrepreneurship Monitor (GEM) pada tahun 2020, menunjukkan bahwa keinginan berwirausaha masyarakat Indonesia adalah yang kedua tertinggi di ASEAN setelah Filipina.

Bagaimana Peran UKM bagi Indonesia ?

Tak hanya ketika krisis moneter UMKM berkontibusi dalam perekonomian Indonesia. Setelah krismon pun UKM masih berperan bahkan dijadikan tulang punggung perekonomian karena secara alamiah lebih dinamis ketimbang perusahaan besar.

Menurut World Bank, Indonesia sendiri sumber penghidupan sangat bergantung pada sektor UKM. Dan kebanyakan usaha kecil ini terkonsentrasi pada sektor perdagangan, pangan, olahan pangan, tekstil dan garmen, kayu dan produk kayu, serta produksi mineral non-logam. Dan secara keseluruhan, sektor UKM diperkirakan menyumbang sekitar lebih dari 50% PDB (kebanyakan berada di sektor perdagangan dan pertanian) dan sekitar 10 % dari ekspor.

Data BPS 2020 pun menunjukan bahwa UMKM berkontribusi besar dalam memberikan kesempatan kerja sebesar 96,99 persen terhadap pembentukan PDB sebesar 60,34 persen. UMKM juga berkontribusi dalam penambahan devisa negara dalam bentuk penerimaan ekspor sebesar 27.700 milyar dan menciptakan peranan 4,86% terhadap total ekspor.

Sedangkan Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P. Roeslani tahun ini mengatakan, bahwa kontribusi UKM terhadap ekspor nasional sekitar 15 persen. Berarti angka ini naik dibandingkan perkiraan BPS dua tahun lalu.

Apa Peran UKM terhadap MEA ?

Selain menjadi bagian yang penting bagi roda perekonomian tanah air, UKM pun memegang peranan penting bagi perekonomian ASEAN hingga saat ini 96 persen dari perusahaan ASEAN merupakan UKM. Yang 50 persennya memberikan kontribusi 30 persen sampai 53 persen dari produk domestik bruto (PDB); dan berkontribusi 19 persen sampai 31 persen dari ekspor.

Meski Masyarakat Ekonomi Asean telah dimulai di akhir tahun lalu, namun ternyata UKM di Indonesia masih belum mampu menghadapi persaingan. Karena selama ini saja menghadapi persaingan sesama UKM lokal dan perusahaan lokal masih kesulitan. Sehingga tak dipungkiri jika perkembangan UKM di Indonesia memang belum stabil.

Sehingga dengan adanya kebijakan MEA, UKM di Indonesia sepertinya belum siap. Begitu juga dengan UKM di beberapa negara di ASEAN. sebuah survei yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Asia dan Institut Studi Asia Tenggara (2020) menemukan bahwa kurang dari seperlima bisnis kawasan ASEAN yang siap menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN.

Mengapa UKM Belum Siap Menghadapi MEA ?

Perkembangan UKM di Indonesia kini harus menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean atau MEA. Meski pada kenyataannya UKM di Indonesia belum siap menghadapinya. Dan ternyata UKM Indonesia ternyata tak sendirian yang belum siap menghadapi persaingan dalam kancah ASEAN.

Karena survei yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan terhadap sekitar seribu industri skala kecil dan menengah. Lebih dari lima puluh persen tidak tahu mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN. Bahkan ada sekitar 60% UKM mengetahui peluang MEA atau tidak menyadari peluang yang tersedia di negara-negara ASEAN padahal peluang usahanya amat besar.

Hal ini terjadi selain karena minimnya informasi namun juga karena lemahnya kegiatan branding dan promosi serta penetrasi pasar di luar negeri. Selain itu minimnya infrastruktur, sumber daya manusia, pembiayaan lembaga keuangan dan perbankan dalam mendukung perkembangan UKM di Indonesia dalam persaingan MEA ini.

Pertahankan Kementerian Koordinator

Jakarta, Beritasatu.com – Menjelang pelantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden Republik Indonesia periode 2020-2024 pada Minggu (20/10/2020), Beritasatu.com menghubungi sejumlah narasumber untuk menjaring pandangan mereka tentang nomenklatur kemennterian negara dan siapa saja tokoh yang dinilai pantas menjadi menteri dalam pemerintahan Jokow-Ma’ruf Amin lima tahun mendatang. Salah satu kesimpulan dari para narasumber adalah kementerian koordinator (kemko) tetap dipertahankan dan nomenklatur kementerian negara tak perlu banyak diubah.

Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari kepada Beritasatu.com, Kamis (10/10/2020), menyatakan keberadaan kemko dalam kabinet perlu dipertahankan. Alasannya, kemko akan memudahkan Presiden Jokowi menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan.

“Sebisa mungkin Pak Jokowi dapat terbantu oleh kehadiran para menko (menteri koordinator, Red). Presiden itu kan ibaratnya dirigen. Pemimpin besar semua kementerian. Kementerian-kementerian ini punya banyak masalah teknis, tidak mungkin langsung ditangani presiden,” katanya.

Menurutnya, menko mau tidak mau harus seseorang yang sangat berwibawa, dari segi kemampuan, pengalaman, termasuk komunikasi. Dengan begitu, menko dihormati oleh menteri-menteri teknis.

“Menko kalau bisa secara politik juga kuat, sehingga akan dipatuhi para menteri teknis. Saya dapat kesan, menteri teknis tidak terlalu peduli dengan menkonya, karena kurang dukungan politik atau bahkan kurang piawai dalam berkomunikasi atau mengoptimalkan perannya,” ucap Qodari.

Keberadaan empat kemko, yaitu bidang politik, hukum, dan keamanan (polhukam), perekonomian, pembangunan manusia dan kebudayaan (PMK), dan kemaritiman, sudah ideal. Tidak perlu ditambah, apalagi dikurangi. Para menko hendaknya bersinergi dengan empat wakil ketua DPR yang juga sudah diplot sebagai koordinator untuk bidang politik dan keamanan, industri dan pembangunan, ekonomi dan keuangan, serta kesejahteraan rakyat. Alasannya, saat pengambilan beberapa keputusan, pemerintah juga harus berhadapan dengan DPR. “Menko harus bisa koordinasi dengan legislatif,” ujarnya.

Qodari mendukung wacana perubahan nomenklatur sejumlah kementerian. Misalnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) ditambah dengan perdagangan internasional. Direktorat Jenderal (Ditjen) Perdagangan Internasional yang saat ini berada di bawah Kementerian Perdagangan (Kemdag) masuk ke Kemlu.

“Saya setuju dengan gagasan divisi perdangan internasional gabung ke Kemlu. Memang notabene kalau kita bicara perdagangan, sebetulnya yang harus kita kejar adalah perdagangan dengan luar negeri. Kita memerlukan ujung tombak untuk urusan perdagangan. Sebisa mungkin Kemlu itu bukan hanya urusan politik dan budaya, juga perdagangan,” katanya.

Rektor terpilih Universitas Indonesia Ari Kuncoro juga sepakat keempat kementerian koordinator dipertahankan oleh Presiden Jokowi. Hanya saja, kewenangan menko harus ditambah, yakni bisa mengevaluasi jajaran menteri yang berada di bawah koordinasinya. Pasalnya, selama ini ada menteri yang hanya mengirim eselon I untuk mengikuti rapat yang dipimpin oleh menteri koordinator.

“Menteri koordinator harus punya wibawa, sehingga saat rapat koordinasi yang datang menterinya, bukan dirjen,” kata Ari.

Pengamat komunikasi politik Arif Susanto mengemukakan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara memberi kewenangan kepada presiden dengan pertimbangan DPR untuk mengubah nomenklatur kementerian, terutama demi meningkatkan kinerja pemerintah. Artinya, perubahan-perubahan tidak dapat dilakukan secara sporadis dan reaksioner, tetapi penuh pertimbangan dan berkelanjutan.

“Pemerintah Jokowi-JK sebelumnya telah mengubah beberapa nomenklatur kementerian, tetapi koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan pada kementerian dimaksud masih belum optimal. Optimalisasi tersebut patut menjadi prioritas dibandingkan mengubah dan membentuk kementerian baru yang membutuhkan adaptasi lebih lanjut,” kata Arif kepada Beritasatu.com, Sabtu (12/10/2020).

Arif berpandangan kementerian koordinator masih dibutuhkan untuk mempermudah sinkronisasi antarkementerian. Keberadaan menko akan memudahkan presiden mengorkestrasi kabinet. “Sayangnya, tidak satu pun di antara kementerian koordinasi yang bekerja optimal dalam lima tahun terakhir. Ini menjadi pekerjaan penting bagi pemerintahan mendatang,” jelas Arif yang menjadi analis politik pada Exposit Strategic.

Senada dengannya, Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos menyatakan UU Kementerian negara memang tidak mewajibkan presiden membentuk kementerian koordinator, tetapi diperbolehkan membentuknya untuk sinkronisasi dan koordinasi. Sejauh ini koordinasi yang dilakukan oleh menteri senior cukup berhasil, sehingga perlu dipertahankan.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Jakarta, Hendri Satrio menilai nomenklatur kementerian atau lembaga di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin tak perlu banyak berubah. Sebab, perombakan nomenklatur kementerian akan menjadi beban baru.

Menurutnya, prioritas Presiden Jokowi lima tahun mendatang adalah peningkatan sumber daya manusia (SDM), sehingga keberadaan Kemko PMK menjadi sangat penting. “Kalau mau meningkatkan SDM, tentu Kemko PMK harus dimaksimalkan kinerjanya. Peran Kemko PMK menjadi sangat sentral dalam peningkatan SDM,” ujar Hendri di Jakarta, Sabtu (12/10/2020).

Selain Kemko PMK, Kemko Kemaritiman juga penting, karena sektor maritim Indonesia harus terus dikembangkan demi memajukan perekonomian nasional. Sektor maritim mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang luar biasa.

Kemko Polhukam dan Kemko Perekonomian juga perlu dipertahankan. “Presiden Jokowi harus memilih orang-orang yang kredibel untuk menduduki empat jabatan tersebut,” katanya.

5 Prioritas
Direktor Program Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas menyatakan Presiden Jokowi mempunyai lima skala prioritas untuk Indonesia pada periode kedua kepemimpinannya. Kelima strategi itu mencakup infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia (SDM), investasi, reformasi birokrasi, dan penggunaan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tepat sasaran. Kelima prioritas tersebut sepatutnya ditopang penguatan struktur kabinet.

Sirojudin merespons positif wacana perubahan nomenklatur sejumlah kementerian. Misalnya Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan akan masuk ke Kemlu. Kemlu selama ini hanya fokus pada diplomasi dan kultural. Kedutaan-kedutaan besar Indonesia di luar negeri memiliki atase, tetapi tugasnya sekadar urusan diplomatik. Artinya, para atase tidak cukup agresif dan proaktif membangun kerja sama perdagangan internasional.

“Perubahan nomenklatur menjadi Kemlu dan Perdagangan Internasional menegaskan prioritas Pak Jokowi untuk menggunakan jalur diplomasi internasional kita sebagai bagian tidak terpisahkan dengan diplomasi perdagangan. Saya kira ini penting dan strategis,” tegasnya.

Sirojudin juga mengusulkan dibentuk Kementerian Investasi dan Perindustrian. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ditingkatkan statusnya menjadi kementerian. Dengan demikian diharapkan strategi industri dan investasi pada akhirnya akan terbangun. Wilayah-wilayah koordinasi yang dahulu terhambat akibat induk kelembagaan dapat diatasi melalui integrasi tersebut.

Lebih jauh dikatakan, lembaga pendidikan keagamaan yang kini berada di bawah Kementerian Agama (Kemag) semestinya masuk ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Tujuannya supaya tidak ada dualisme pendidikan yang selama ini menimbulkan persoalan.

“Ada gap kualitas yang besar antara sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Agama dengan Kementerian Pendidikan. Jadi kalau bisa Kementerian Pendidikan itu menaungi semua jenis pendidikan formal, termasuk yang ada di Kementerian Agama,” katanya.

Demikian juga dengan perguruan tinggi yang ada di bawah Kemag, dialihkan ke Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti). “Perguruan tinggi kan juga ada tuh di Kementerian Agama. Seharusnya itu digabung juga ke Kemristekdikti supaya ada standardisasi kualitas dan standardisasi dukungan di semua sektor pendidikan yang disediakan pemerintah,” katanya.

Peningkatan kualitas pendidikan, lanjutnya, menjadi prasyarat utama menciptakan SDM Indonesia yang unggul. “SDM kita enggak mungkin bagus, kalau pengembangan pendidikannya terpisah. Kementerian Agama cukup urus agama saja,” katanya.

Sirojudin juga menyoroti keberadaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB). Kementerian ini perlu mempunyai kewenangan penuh terhadap birokrasi nasional. “Kementerian PAN dan RB jangan hanya urus pegawai negeri saja, seharusnya sampai ke desa dan lurah. Jadi fungsi organisasi desa contohnya, bukan di Kementerian Dalam Negeri lagi, biar ada di Kementerian PAN dan RB,” katanya.

Lebih jauh, dia berharap Kemko Kemaritiman perlu dipertahankan jika pemerintah memandang penting sektor maritim sebagai penopang ekonomi nasional. Perdagangan internasional juga sangat tergantung pada seberapa kuat penguasaan teritorial laut oleh Indonesia. “Maritim itu salah satu rumpun kebijakan dan rumpun ekonomi yang serius. Saya kira dalam lima tahun terakhir itu belum maksimal,” katanya.

Tokoh
Direktur Indostrategi sekaligus analis politik, Arif Nurul Imam menyebut nama sejumlah tokoh yang pantas menduduki posisi menteri dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Menko polhukam itu kan tidak harus orang militer, tetapi biasanya militer. Mungkin kalau dari militer ada Pak Moeldoko. Pak Budi Gunawan (kepala Badan Intelijen Negara, Red) juga bisa. Dari kalangan profesional pun tidak ada masalah, tetapi berat secara politik,” katanya.

Untuk jabatan menteri dalam negeri, lanjutnya, nama Tjahjo Kumolo masih layak dipertahankan. Di luar itu ada nama mantan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo.

Kursi menteri pertahanan kemungkinan tetap diisi tokoh militer. “Kalau Partai Gerindra masuk kabinet, bisa jadi Pak Prabowo. Kalau orang sipil (yang menjadi menteri pertahanan, Red) tetap tidak sebanding dengan militer,” ucap Arif.

Jabatan menteri luar negeri kemungkinan tetap dipegang Retno LP Marsudi, karena kinerjanya selama lima tahun mendapat apresiasi banyak pihak. Demikian juga dengan sosok Pratikno yang berpeluang besar kembali menjabat menteri sekretaris negara. “Bu Retno mungkin tetap menlu. Kinerja beliau baik-baik saja. Mensesneg juga masih Pak Pratikno,” kata Arif.

Pakar hukum tata negara Mahfud MD dan Yusril Ihza Mahendra dinilai berpeluang menduduki pos menteri hukum dan hak asasi manusia (menkumham).

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi layak dipertimbangkan menjadi menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Untuk jabatan menteri komunikasi dan informatika (menkominfo), Arif menyatakan sebaiknya berasal dari generasi muda yang mempunyai pengetahuan luas di bidang teknologi informasi.

Peringkat broker opsi biner:
Penghasilan di Internet
Tinggalkan Balasan

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: