Sistem Perdagangan Acd Wabah Virus Corona dan Cara Indonesia Menjawab Keraguan Dunia

Peringkat broker opsi biner:

Satu kasus perdagangan manusia, 15 orang divonis penjara di NTT

Bagikan artikel ini dengan

Tautan eksternal dan akan terbuka di layar baru

Kopi tautan ini

Tautan eksternal dan akan terbuka di layar baru

Setelah minggu lalu Pengadilan Negeri Kupang di Nusa Tenggara Timur (NTT) memvonis penjara tujuh pelaku perdagangan manusia yang menyebabkan kematian TKI di Malaysia, Yufrinda Selan, minggu ini, pengadilan kembali menjatuhkan vonis penjara bagi delapan tersangka lainnya.

Yufrinda Selan, meninggal pada 2020 di Malaysia dengan organ tubuh yang diperkirakan diambil untuk kemudian dijual.

Peringkat broker opsi biner:

Jenazah Yufrinda Selan, 19 tahun, dipulangkan pada 14 Juli 2020 lalu setelah hampir setahun merantau ke Malaysia. Di dalam peti mati, di tubuh Yufrinda terdapat sayatan berbentuk aksara ‘Y,’ sementara otak dan lidahnya ditempatkan bersama isi perut.

Polisi menetapkan 16 tersangka dalam kasus pengiriman TKI ilegal Yufrinda Selan, namun hanya 15 tersangka yang divonis penjara.

Vonis dijatuhkan dalam dua persidangan terpisah: delapan tersangka divonis pada Selasa (30/05) dan tujuh lainnya divonis minggu sebelumnya pada Rabu (24/05) lalu.

Di antara delapan orang yang divonis Selasa (30/05) adalah Diana Aman yang dihukum sembilan tahun penjara dari tuntutan 10 tahun. Diana adalah orang yang mengirim Yufrinda Selan ke Malaysia.

Humas PN Kupang Jimi Kusuma berkata bahwa “JPU tidak bisa menghadirkan terdakwa dan posisinya tidak diketahui ada di mana”.

Sebelumnya, status Diana dialihkan menjadi tahanan kota karena depresi, namun karena tidak muncul dalam pengadilan, banyak yang menduga Diana sudah kabur.

Yusak dan Rahmawati, anak buah Diana Aman yang menjemput Yufrinda di Surabaya, masing-masing dijatuhi hukuman tujuh dan enam tahun penjara.

Yasmin, yang membawa Yufrinda dari kampungnya ke rumah penampungan calon TKI milik Martha Kaligula dan Tony Poh, orang yang mengurus dokumen Yufrinda, serta Steven masing-masing dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara.

Komanudin, anggota jarigan di Medan dan Sella, anggota jaringan di Surabaya masing-masing divonis enam tahun penjara.

Kedelapan tersangka juga didenda sebesar masing-masing Rp120 juta. Apabila mereka tidak dapat membayar denda maka dapat diganti pidana kurungan tiga bulan.

Selain denda, mereka juga harus membayar restitusi atau ganti rugi kepada korban atau ahli waris korban jika meninggal.

“Kalau restitusi itu tidak dibayar, jaksa akan melelang harta (terdakwa) untuk membayar restitusi”, seperti dijelaskan Jimi kepada wartawan BBC Indonesia Mehulika Sitepu.

Restitusi yang ditetapkan pengadilan berkisar Rp1 juta hingga Rp2 juta kepada setiap terdakwa, kecuali Diana Aman yang harus membayar Rp25 juta.Seorang tersangka lain, Benediktus dinyatakan bebas karena tidak terbukti terlibat dalam persengkongkolan perdagangan manusia.

Ketujuh tersangka yang divonis pada Rabu (24/05) di antaranya Moses Bani, mantan pegawai Kantor Imigrasi di Kupang, dihukum empat tahun penjara, lebih rendah dari delapan tahun tuntutan jaksa.

Eduard Leneng, bos untuk jaringan Kupang, divonis lima tahun penjara.

Marce Tefa, pengurus penampungan di Pekanbaru, serta Martha Kaligula anggota jaringan Kupang, masing-masing mendapat hukuman lima tahun penjara.

Sopir Eduard Leneng, Niko Lake serta Martil Dawat yang bertugas mengurus paspor dan seluruh dokumen TKI, masing-masing mendapat hukuman tiga tahun penjara.

Terpidana lain, Putri Novita, kepala cabang agen rekrutmen di Kupang, dipenjara tiga setengah tahun.

Meski hukuman yang dijatuhkan di bawah tuntutan jaksa, Wahyu Susilo dari Migrant Care mengatakan bahwa hal itu dapat dianggap sebagai “momentum bagi penegakan hukum”.

Kedutaan Besar dan Konsulat
AS di Indonesia

Social / Search – ID

Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2020

INDONESIA: TINGKAT 2

Pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya dapat memenuhi standar minimal untuk pemberantasan perdagangan orang; tetapi pemerintah tengah mengerahkan upaya signifikan guna mewujudkannya. Pemerintah menunjukkan peningkatan upaya dibandingkan masa pelaporan sebelumnya; karenanya, Indonesia tetap berada di Tingkat 2. Pemerintah menunjukkan peningkatan upaya dengan menghukum lebih banyak para pelaku perdagangan orang, mengadakan pelatihan bagi para pegawai pemerintah dan penegak hukum, serta menyelenggarakan kampanye untuk membangkitkan kesadaran publik dengan menargetkan masyarakat yang memiliki risiko lebih besar menjadi korban perdagangan orang. Pemerintah juga menciptakan mekanisme baru demi memperkuat prosedur identifikasi korban yang sejalan dengan peningkatan sosialisasi Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PTPPO) 2020. Di lain pihak, pemerintah tidak memenuhi standar minimal di sejumlah daerah rawan TPPO. Ketidakpahaman petugas dengan indikator perdagangan manusia serta undang-undang anti perdagangan orang telah menghambat upaya proses identifikasi korban secara proaktif pada populasi yang rentan serta upaya penegakan hukum. Kurang memadainya data yang tersedia, penyebaran informasi, dan lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah telah menghambat jalannya penerapan strategi nasional anti-perdagangan orang. Pembatasan pengiriman tenaga kerja ke kawasan regional telah mendorong peningkatan jumlah emigrasi TKI ke luar negeri melalui jalur ilegal dan menjadi rentan terhadap kejahatan perdagangan orang. Walaupun tindak korupsi di kalangan oknum petugas yang sudah berlangsung lama telah menghambat upaya pemberantasan praktik perdagangan orang dan memberikan peluang bagi para pelaku untuk terus mejalankan operasinya tanpa bisa dijerat hukuman, setidaknya dua petugas pemerintah telah menjalani proses hukum karena tuduhan tindak pidana perdagangan orang.

REKOMENDASI UNTUK INDONESIA

Perlunya meningkatkan upaya-upaya dalam peyelidikan, mengadili, dan menghukum agen penyalur tenaga kerja, broker serta pejabat publik korup yang terlibat dalam perdagangan orang; mengembangkan serta mengimplementasikan prosedur untuk mengidentifikasi korban potensial di antara kelompok yang rentan, termasuk memulangkan pekerja migran, pekerja prostitusi, dan awak kapal penangkap ikan; memberikan pelatihan untuk staff Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta pengawas pekerja terkait identifikasi korban dan prosedur rujukannya; mengadakan pelatihan untuk para hakim, jaksa penuntut, polisi, dan pekerja sosial tentang undang-undang anti-perdagangan orang; mengambil langkah dalam membasmi biaya perekrutan yang dibebankan oleh penyalur tenaga kerja kepada calon pekerja; secara proaktif meberikan layanan reintegrasi korban yang teridentifikasi; menggalakkan migrasi resmi dan aman dengan upaya untuk mencegahan perdagangan orang; meningkatkan sumber daya manusia satuan tugas (satgas) anti-perdagangan orang serta meningkatkan koordinasi antar kementerian; menciptakan sistem pengumpulan data guna menelusuri upaya-upaya anti-perdagangan orang di semua tingkatan penegakan hukum; melatih staf rumah sakit dan penyedia layanan kesehatan lainnya terkait ketentuan yang menjamin perawatan yang didanai pemerintah bagi para korban perdagangan orang; serta menciptakan protokol nasional yang menjelaskan tanggung jawab penuntutatan kasus perdagangan orang di luar provinsi asal korban.

PENUNTUTAN

Pemerintah telah meningkatkan sejumlah upaya penegakan hukum. Undang-udang anti-perdagangan orang tahun 2007 melarang segala bentuk perdagangan orang dengan jerat hukuman penjara tiga hingga sampai 15 tahun. Hukuman tersebut dinilai cukup berat dan sepadan dengan hukuman yang ditetapkan untuk pidana berat lainnya, seperti pemerkosaan. Pada bulan Desember, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan ketentuan baru yang memperluas wewenang pengadilan dengan diperbolehkannya mengadili perusahaan yang terlibat dalam perdagangan orang. Laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan petugas pemerintah menunjukan bahwa tindak korupsi terus berlanjut dan kerap menghambat kemampuan pemerintah dalam meningkatkan upaya penuntutan terhadap pelaku tindak perdagangan orang, termasuk dalam melawan para pimpinan sindikat perdagangan.

Para petugas yang korup dilaporkan terus memfasilitasi penerbitan dokumen palsu, menerima suap untuk mengizinkan para calo atau broker memindahkan para migran tak terdokumentasi menyeberangi perbatasan, melindungi lokasi perdagangan seks. Mereka juga dilaporkan tidak serius dalam mengawasi agen perekrutan, serta menghalangi upaya penegakan hukum dan proses yudisial untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku. Meski tren ini marak terjadi, pemerintah telah memproses secara hukum dua petugas pemerintah berpangkat rendah dengan tuduhan keterlibatan dalam perdagangan orang. Bulan Juni 2020, pemerintah mengeluarkan peraturan untuk memperbaiki koordinasi dan kerjasama antar kementerian serta untuk meningkatkan upaya penuntutan terhadap para terpidana tindak perdagangan orang. Akan tetapi, laporan menyebutkan koordinasi yang tidak efektif antara petugas polisi, saksi, jaksa, dan hakim terus terjadi sehingga hal tersebut menghambat upaya pemerintah dalam menyelidiki, mengadili, serta menahan para pelaku, terutama jika kasusnya melibatkan sejumlah wilayah yurisdiksi atau negara lain. Mediasi di luar pengadilan juga telah menghambat keberhasilan upaya penuntutan, karena umumnya para korban tidak ingin terlibat dalam pemeriksaan perkara kriminal jika mereka atau keluarganya telah menerima “uang damai” dari pelaku. Mahkamah Agung telah menerapkan mekanisme pendokumentasian tuntutan yang komprehensif, namun perbedaan statistik terus berlanjut akibat kurangnya koordinasi dengan institusi penegak hukum, yang praktik pemantauan mandiri informal-nya belum berkembang, dan juga akibat sifat sistem peradilan Indonesia yang terdesentralisasi.

Dinamika ini, yang disertai dengan kurangnya pengetahuan otoritas penegak hukum dan yudisial terkait hukum anti-perdagangan orang serta cakupannya, telah menghambat dalam penentuan jumlah total penyelidikan, peradilan, dan penuntutan anti perdagangan orang.

Unit anti-perdagangan orang –Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia melaporkan 110 penyelidikan kasus baru selama tahun 2020—menurun dibandingkan tahun sebelumnya dengan 221 kasus. Angka yang dilaporkan pada tahun 2020 kemungkinan termasuk kasus kawin paksa dan perdagangan organ manusia. Mahkamah Agung melaporkan 256 putusan, meningkat dari 119 putusan pada tahun sebelumnya, dengan vonis hingga tujuh tahun penjara.

Polisi melimpahkan 46 kasus untuk tahap penuntutan pada tahun 2020 atau menurun dibandingkan dengan tahun 2020 dengan 66 kasus; Para pelaku untuk 30 dari 46 kasus telah divonis, para pelaku untuk 16 kasus lainnya sedang menjalani proses pengadilan. Di bulan Desember, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memberikan pelatihan untuk 25 orang penyidik dan jaksa penuntut di tiga provinsi utama terkait undang-undang anti-perdagangan orang tahun 2007. Meski demikian, kurangnya pemahaman atas undang-undang anti-perdagangan orang menyebabkan sebagian penuntut umum dan hakim menolak kasus, atau menggunakan hukum lain untuk menuntut para pelaku perdagangan manusia.

Selama periode laporan, kepolisian tengah menyelidiki kasus besar terkait perdagangan orang yang melibatkan seorang pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang melakukan bunuh diri di Kuala Lumpur. Presiden memerintahkan unit kepolisian untuk tindak pidana anti-perdagangan orang (TPPO) dan pejabat pemerintah setempat untuk melakukan investigasi gabungan guna melacak sindikat yang beroperasi di NTT. Operasi ini telah membuahkan hasil dengan menahan 16 orang tersangka dari sejumlah daerah di Indonesia termasuk pihak perekrut, pemalsu dokumen perjalanan, dan petugas ground handling bandara yang semuanya terhubung dengan tujuh sindikat perdagangan yang sebelumnya tidak dikenal di Indonesia. Dua tersangka tersebut adalah petugas imigrasi yang dicurigai terlibat dan penuntutan terhadap mereka masih berjalan di akhir masa pelaporan. Dalam kasus lainnya, seorang tersangka yang ditahan karena menjalankan usaha prostitusi online didakwa dengan undang-undang anti-perdagangan orang dan dijatuhi hukuman empat tahun penjara dengan denda 120 juta rupiah. Selama masa pelaporan, pihak berwenang terus melakukan penyelidikan terhadap lima perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus ratusan nelayan Myanmar yang menjadi pekerja paksa di kapal penangkap ikan di Ambon pada tahun 2020. Pemerintah memvonis seorang pelaku wisata seks anak dari Australia dengan 15 tahun penjara berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak.

PERLINDUNGAN

Pemerintah terus memelihara upaya perlindungan. Pejabat berwenang tidak mengumpulkan data korban yang teridentifikasi secara komprehensif, namun institusi pemerintah lainnya kadang melaporkan angka statistik versi mereka sendiri. Tahun 2020, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) melaporkan kemitraan dengan perusahaan komunikasi untuk menghimpun informasi terbuka terkait 943 korban perdagangan manusia yang dilaporakan di 65 media cetak, online, dan penyiaran sebagai upaya memperluas metode identifikasi korban. Secara terpisah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) secara resmi mengidentifikasi 307 korban perdagangan anak. Namun masih belum jelas apakah kedua proses ini berujung pada upaya investigasi atau pemberian perlindungan kepada korban.

Sistem pengaduan di Pusat Krisis milik pemerintah untuk TKI di luar negeri telah menerima 4.761 laporan dari para pekerja migran di beberapa negara, termasuk 56 kasus perdagangan orang yang terkonfirmasi, serta 1.928 kasus dengan indikasi perdagangan orang. Meski pemerintah dilaporkan telah memulai investigasi berdasarkan laporan-laporan ini, angka pastinya tidak diketahui. Badan pemerintah yang menangani sistem pelaporan ini juga mengkordinasikan upaya antar instansi untuk membangun lima pusat pelayanan terpadu dan terintegrasi guna membantu dan mengedukasi masyarakat yang berencana pergi ke luar negeri untuk bekerja, dan mereka yang kembali dari luar negeri.

Salah satu pusat layanan tersebut melaporkan telah membantu 4.500 korban deportasi dengan memberikan edukasi migrasi yang aman, perpanjangan paspor, visa kerja, serta layanan reintegrasi. Sebuah organisasi internasional yang bermitra dengan pemerintah mengidentifikasi dan memberikan layanan kepada 336 WNI dan orang asing korban perdagangan orang, termasuk 159 korban di sektor industri perikanan.

Kemenlu juga membantu 478 korban perdagangan orang asal Indonesia di luar negeri melalui konsulat dan kedubesnya; jumlah yang meningkat dari 413 korban pada masa pelaporan sebelumnya. Tahun 2020, Kemenlu memulangkan 13.714 WNI, dan pemerintah negera lain mendeportasi 27.855 orang, dibandingkan dengan 9.039 orang yang dipulangkan dan 85.490 dideportasi pada tahun 2020. Dari angka-angka tersebut, Kemenlu mengidentifikasi 602 korban perdagangan orang (dibandingkan dengan 541 korban tahun 2020) serta membantu langsung proses pemulangan 460 korban, dibandingkan dengan 306 korban di 2020. Kemenlu mengeluarkan dana sebesar 240.398 Dollar AS untuk mengganti kerugian para korban, dan memberi mereka tempat perlindungan sementara serta memberikan pelayanan lainnya sekembalinya mereka ke Indonesia. Kemenlu juga menyerahkan mereka kepada institusi pemerintah lokal guna penanganan lebih lanjut.

Meskipun memiliki prosedur operasi standar untuk mengidentifikasi korban secara lebih proaktif, pemerintah tidak melaksanakannya secara konsisten, dan untuk sebagian besar kasus, pemerintah tidak mengikuti identifikasi positif dalam prosedur penyelidikan dan perlindungan. Pemerintah terus bergantung pada organisasi internasional dan LSM dalam mengidentifikasi korban– terutama korban warga negara asing di Indonesia– dan juga upaya dalam melengkapi pelayanan perlindungan yang didanai oleh pemerintah. Meski mengesahkan ILO Maritime Labor Convention pada bulan September serta menyusun protokol untuk pemeriksaan korban awak kapal penangkap ikan di 2020, namun intitusi-institusi di pemerintahan tidak secara seragam mematuhi kedua mekanisme tersebut selama periode pelaporan. Pemerintah terus bekerja sama dengan LSM dalam mengidentifikasi korban perdagangan orang diantara para awak kapal-kapal yang diamankan atau ditenggelamkan sebagai bagian dari moratorium 2020 terkait penangkapan ikan ilegal, namun tidak ada data mengenai jumlah hingga masa pelaporan. Sepanjang periode pelaporan, Pemerintah memprakrasai mekanisme baru guna meningkatkan fasilitasi layanan perlindungan korban, namun tidak ada keterangan seberapa sering pemerintah menggunakan mekanisme-mekanisme ini. Di bulan Januari, Kemenlu berkolaborasi dengan pelaku-pelaku industri dan organisasi sipil kemasyarakatan–termasuk kelompok pembela buruh migran– untuk meluncurkan aplikasi telepon seluler yang memberikan tips perjalanan aman, platform media sosial, serta tombol panik jika terjadi situasi darurat bagi para WNI yang berpergian ke luar negeri. Aplikasi ini menghubungkan pengguna dengan hotline Kemenlu dan Kedubes serta konsulat Indonesia yang terdekat di luar negeri. Di bulan April, Kemenlu membentuk satuan tugas untuk mengadvokasi para TKI yang tidak memiliki dokumen resmi dan yang telah melebihi masa izin tinggalnya untuk mengajukan proses pemulangan. Kementerian Dalam Negeri juga menerbitkan instruksi yang mengalokasi anggaran untuk satgas anti-perdagangan orang di tingkat kabupaten/kota dalam memfasilitasi proses pemulangan korban.

Selama empat tahun berturut-turut, RUU Pekerja Rumah Tangga (RUU-PRT) masih berada ditangan Badan Legislatif (Baleg) DPR. Sebuah organisasi internasional melaporkan bahwa para korban perdagangan orang kerap kali tidak mengetahui tentang adanya pelayanan reintegrasi dari pemerintah. Tidak memadainya pelayanan pendukung bagi korban yang telah meninggalkan tempat perlindungan sementara juga telah dilaporkan. Kementerian Kesehatan bertanggung jawab untuk pembiayaan kesehatan para korban, dan wajib diberikan oleh rumah sakit Polri secara gratis; LSM dan pejabat pemerintah melaporkan bahwa sejumlah staf rumah sakit tidak tahu akan adanya kewajiban ini atau enggan memberikan perawatan tanpa adanya imbalan.

Selama periode laporan, lembaga pemerintah untuk perlindungan saksi dan korban memberikan bantuan hukum kepada sekurang-kurangnya 165 korban perdagangan manusia. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2020 dengan jumlah korban mencapai 88 orang. Sejumlah lembaga memberikan bantuan hukum dengan tingkatan yang berbeda-beda sesuai dengan catatan protokol yang terdokumentasikan, namun jumlah total penerima bantuan tersebut tidak diketahui. Undang-undang mengizinkan korban untuk menerima ganti rugi dari para pelaku perdagangan orang, dan sebagian besar korban yang terlibat dalam 152 kasus menerima kompensasi sepanjang tahun itu. Tidak ada laporan dari pemerintah tentang korban yang dihukum karena tindakan kriminal yang dilakukannya saat menjadi korban perdagangan orang. Upaya yang tidak memadai untuk memeriksa kelompok yang rentan sesuai indikator kejahatan perdagangan orang, termasuk pada saat razia penangkapan orang-orang dalam bisnis prostitusi atau pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal, dapat mengakibatkan korban-korban yang tidak teridentifikasi terkena proses hukum. Pemerintah tidak menyediakan alternatif hukum untuk korban berkewarganegaraan asing yang dipindahkan ke negara lain dimana mereka mungkin menghadapi kesulitan atau masalah hukuman.

PENCEGAHAN

Pemerintah meningkatkan upaya-upaya guna mencegah perdagangan orang. Sebagian besar upaya pencegahan dilakukan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi; pendanaan dan kegiatan satgas berbeda-beda di tiap wilayah.

Selama periode pelaporan, Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat nasional, dibawah naungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah merancang dan mengedarkan draft yang berisi instruksi untuk manajemen kasus dan pencegahan perdagangan orang di tujuh provinsi yang dianggap rawan. Gugus Tugas TPPO dapat memenuhi targetnya dalam membentuk satgas-satgas tingkat provinsi di 34 provinsi; naik dari 31 provinsi di 2020 – serta meningkatkan jumlah satgas tingkat kota/kabupaten dari 191 menjadi 196. KPPPA juga membentuk kelompok pengawas masyarakat di 25 desa di lima kabupaten di seluruh Indonesia. Kurangnya dana dan lemahnya koordinasi antara satgas di tingkat daerah dan di pusat seringkali menghambat upaya-upaya anti-perdagangan orang. Pada bulan Juni, pemerintah mengeluarkan peraturan baru guna meningkatkan koordinasi antar kementerian untuk mencegah praktik perdagangan orang sejalan dengan rencana aksi nasional, dan pada bulan Agustus, pemerintah mengumumkan Nota Kesepahaman antara tujuh kementerian dalam upaya pencegahan perdagangan warga negara Indonesia ke luar negeri. Pemerintah menyampaikan kebijakan dan mekanisme baru untuk mencegah perdagangan orang di sektor industri perikanan, termasuk dua ketentuan formal yaitu sertifikasi hak asasi manusia untuk perusahaan penangkapan ikan dan penyertaan kurikulum khusus terkait perdagangan orang di akademi-akademi sektor perikanan. Pemerintah juga terlibat dalam aktivitas untuk memperoleh penghasilan, peningkatan kesadaran, serta pembangunan kapasitas yang ditujukan pada masyarakat yang rentan terhadap praktik perdagangan orang, termasuk pedesaan dan daerah pinggiran dengan tingkat perekonomian rendah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan lokakarya diperuntukkan bagi lebih dari 80 pemangku kepentingan di sektor pendidikan, dan pemerintah juga mendanai 26 LSM di 13 provinsi guna mengimplementasikan pelatihan-pelatihan tersebut.

Kemenlu mengkampanye kesadaran publik di 19 daerah pengirim buruh migran di seluruh Indonesia, dan juga di negara-negara yang menjadi tujuan utama para TKI seperti Arab Saudi, Tiongkok, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan Brunei. Kemenlu bekerja sama dengan enam kementerian lainnya menjadi produser sekaligus menyeberluaskan video kampanye anti perdagangan orang bagi para pengguna media sosial. Tahun 2020, presiden mengeluarkan kebijakan yang melarang perempuan Indonesia untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT) di Malaysia mulai tahun 2020. Pemerintah melanjutkan moratorium terkait penempatan tenaga kerja sektor informal (PRT) ke 21 negara di Timur tengah, dan memperluas cakupannya termasuk Malaysia. Menurut LSM, larangan ini menimbulkan konsekuensi yang tak diinginkan, yakni memicu peningkatan migrasi TKI ke negara-negara tersebut melalui jalur perekrutan ilegal dan penyelundupan yang kerap berbahaya, sehingga dapat menjadikan mereka lebih rentan terhadap kejahatan perdagangan orang. Selama periode pelaporan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencabut izin dari 29 agen penyalur tanaga kerja yang dicurigai terlibat dalam perdagangan orang atau praktik ilegal lainnya, serta menangguhkan izin 191 agen lainnya. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan 24 pencabutan izin dan delapan penangguhan pada tahun 2020. Aksi-aksi ini tidak dilanjutkan ke tingkat penyelidikan atau penuntutan pidana, meskipun salah satu agen penyalur tersebut dikonfirmasikan terlibat langsung dalam praktik perdagangan orang.

Pemerintah melakukan upaya-upaya guna mengurangi permintaan pekerja paksa dan pekerja seks komersial, termasuk melanjutkan pemanfaatan sistem untuk melacak praktik pencucian uang dalam jaringan kriminal yang sudah diketahui, dimana sebagian di antaranya terkait dengan pariwisata seks. Pemerintah telah menyediakan pelatihan anti-perdagangan orang untuk personil militer sebelum bertugas ke luar negeri untuk misi perdamaian internasional, dan memberikan pelatihan mengenai identifikasi korban perdagangan orang dan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri untuk personil diplomatik.

PROFIL PERDAGANGAN ORANG

Seperti dilaporkan lima tahun sebelumnya, Indonesia merupakan salah satu negara asal utama dan pada tataran tertentu menjadi negara tujuan serta transit bagi laki-laki, perempuan, dan anak-anak Indonesia untuk menjadi pekerja paksa dan korban perdagangan seks. Seluruh provinsi (34 provinsi) di Indonesia merupakan daerah asal sekaligus tujuan perdagangan orang. Pemerintah memperkirakan sekitar 1,9 juta dari 4,5 juta warga Indonesia yang bekerja di luar negeri—kebanyakan dari mereka adalah perempuan—tidak memiliki dokumen atau telah tinggal melewati batas izin tinggal. Situasi ini meningkatkan kerentanan mereka terhadap perdagangan orang. Jumlah sebenarnya jauh lebih besar mengingat banyaknya buruh migran yang secara turun temurun mengelak untuk memenuhi persyaratan penempatan dan izin bekerja ke luar negeri yang diterbitkan oleh pemerintah, yang kerap dilakukan atas hasutan pelaku perdagangan orang.

Banyak warga Indonesia dieksploitasi menjadi pekerja paksa dan terlilit hutang di Asia dan Timur Tengah, terutama di sektor pekerja rumah tangga, buruh pabrik, pekerja konstruksi, pekerja manufaktur, perkebunan kelapa sawit di Malaysia, dan kapal-kapal penangkap ikan yang beroperasi di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Malaysia tetap menjadi tujuan utama bagi pekerja migran Indonesia; pemerintah memperkirakan lebih dari satu juta dari 1,9 juta pekerja Indonesia yang berstatus tidak resmi berada di Malaysia. Para pekerja yang tidak dilengkapi dengan dokumen resmi mempunyai resiko lebih besar menjadi korban perdagangan manusia. Selama periode pelaporan, para korban berkewarganegaraan Indonesia juga ditemukan di Kepulauan Pasifik, Afrika, Eropa, dan Amerika Utara (termasuk Amerika Serikat). Para wanita dan gadis asal Indonesia menjadi korban perdagangan seks terutama di Malaysia, Taiwan, dan Timur Tengah.

Banyak laporan terkait nelayan Indonesia yang menjadi korban kerja paksa di kapal-kapa pukat milik Tiongkok dan Taiwan di 2020. Sebagian besar kapal ini dimiliki oleh perusahaan induk di Thailand dan beroperasi di bawah pengawasan “perusahaan cangkang” Thailand-Indonesia, yang menggunakan bendera ganda serta metode ilegal lainnya untuk menghindari penangkapan oleh petugas keamanan Indonesia; sebuah efek samping dari moratorium pemerintah di 2020 terkait kapal penangkap ikan asing.

Perusahaan Taiwan bekerja sama dengan banyak agen penyalur tenaga kerja di Burma, Indonesia, dan Thailand untuk mempekerjakan nelayan dengan memberikan mereka identitas sebagai warga negara Thailand dan dokumen izin kerja palsu, lalu memaksa mereka melaut dengan jam kerja yang panjang di wilayah perairan Indonesia dan mendapat upah rendah atau tanpa bayaran sama sekali serta kerap mendapatkan kekerasan fisik. Hal tersebut juga terjadi di perairan disekeliling Benjina dan Ambon. Perusahaan cangkang tersebut melarang para nelayan meninggalkan kapalnya dan melarang melaporkan pelanggaran ini dengan ancaman akan mengungkap identitas palsu mereka kepada pihak berwajib atau dengan mengurung mereka di penjara sementara di darat. Laporan terus bermunculan terkait para nelayan Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang yang berada di kapal penangkap ikan milik Korea Selatan di perairan luar wilayah Indonesia, di mana upaya pemaksaan dan perampasan serupa menjadi hal lumrah. Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memperkirakan perekrut tenaga kerja bertanggung jawab atas lebih dari setengah kasus perdagangan perempuan Indonesia di luar negeri. Pemerintah dan LSM mencatat bahwa seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap praktik perdagangan orang, para pelaku perdagangan orang merekrut lebih banyak korban dari provinsi-provinsi di wilayah timur Indonesia, di mana kesadaran atas kasus ini lebih rendah.

Para buruh migran kerap memiliki utang dalam jumlah besar kepada agen penyalur tenaga kerja baik yang ada di dalam dan luar negeri, sehingga menjadikan mereka rentan terhadap jeratan utang. Sebagian perusahaan memanfaatkan kondisi ini dengan menahan dokumen, serta memberi ancaman kekerasan agar mereka migran tetap melakukan kerja paksa. Korupsi di kalangan pejabat pemerintah mendorong praktik-praktik yang berkontribusi terhadap risiko perdagangan orang di dalam industri pariwisata, perhotelan, dan perekrutan tenaga kerja.

Di Indonesia, perempuan, laki-laki, dan anak-anak dieksploitasi untuk kerja paksa di sektor penangkapan ikan, pengolahan ikan, konstruksi; di perkebunan, termasuk perkebunan kelapa sawit; dan di pertambangan serta manufaktur. Banyak perempuan dieksploitasi di sektor rumah tangga dan perdagangan seks. Korban sering direkrut dengan iming-iming penawaran kerja di restoran, pabrik, atau menjadi pekerja rumah tangga tapi sebenarnya dijadikan pekerja seks komersial (PSK). Jerat hutang sangat lazim dialami para korban perdagangan orang. Wanita dan remaja perempuan dijadikan PSK di daerah operasi pertambangan di provinsi Maluku, Papua dan Jambi. Wisata seks anak banyak ditemukan di Kepulauan Riau yang berbatasan dengan Singapura, dan juga Bali menjadi daerah tujuan para turis Indonesia yang terlibat dalam pariwisata seks anak.

Peringkat broker opsi biner:
Penghasilan di Internet
Tinggalkan Balasan

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: