Pajak Forex Afrika Selatan, Pemerintah Perlu Tiru Reformasi Sistem Perpajakan Afsel

Peringkat broker opsi biner:

Perlakuan Pajak Untuk Trading Forex Indonesia

Penulis: Dwiya Freelancer ( August 3, 2020 – 1:22 pm ) Filed Under: Artikel Tagged With: belajar trading forex, pajak, trading forex

Perlakuan Pajak Untuk Trading Forex Indonesia – Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaatnya secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Perlakuan Pajak

Berdasarkan UU KUP nomor 28 tahun 2007, pasal 1 ayat 1 pengertian pajak adalah konstribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Yaitu warga negara yang memiliki penghasilan tidak kena pajak (PTKP) lebih dari RP 2.050.000 per bulan.

Pajak Trading Forex di Indonesia

Jika anda adalah karyawan/pegawai, baik karyaan swasta maupun pemerintah, dengan total penghasilan lebih dari 2 juta maka anda wajib membayar pajak. Jika anda adalah wirausaha setiap penghasilan akan dikenakan pajak sebesar 1% dari total penghasilan kotor/bruto (berdasarkan PP 46 tahun 2020) Bahkan untuk transaksi saham sekarang juga dikenakan pajak. Kalau karyawan dan wirausaha hingga pelaku trading saham harus membayar pajak lalu bagaimana dengan mereka yang menjalankan bisnis trading forex, apakah juga harus membayar pajak? Berikut penjelasannya.

Sama halnya dengan karyawan, wirausaha dan pelaku transaksi saham aktivitas transaksi trading forex juga dikenakan pajak. Penerapan pajak yang berkenaan dengan aktivitas trading forex, sudah pernah diatur dalam pasal 4 ayat (1) huruf l undang-undang pajak penghasilan (UU PPh) nomor 36 tahun 2008. Menjelaskan bahwa yang menjadi objek pajak penghasilan adalah setiap penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk salah satunya adalah keuntungan selisih kurs mata uang asing. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal yang sama ditegaskan, bahwa keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing, diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas. Sesuai dengan standart akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini berarti pengenaan pajak atas penghasilan (PPh) karena selisih kurs mata uang asing atau trading forex, akan mengikuti tarif PPh umum pasal 17 UU PPh Nomor 36 tahun 2008 yang mana bagi orang selaku wajib pajak orang pribadi dalam negeri (WP OP) adalah sebagai berikut:

  • Sampai dengan 50.000.000 pajak 5 %
  • Di atas 50.000.000 sampai dengan 250.000.000 pajaknya 15%
  • Di atas 250.000.000 sampai dengan 500.000.000 pajaknya 25%
  • Di atas 500.000.000 pajaknya 30%

Demikian pula halnya dengan pelapor pajak atas penghasilan selisih kurs mata uang asing akan mengikuti kewajiban WP OP pada umumnya. Yaitu dilakukan pada saat penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi pada tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini sebagai bagian dari penghasilan lainnya, sesuai dengan yang telah diatur dalam petunjuk pengisian SPT tahunan PPh orang pribadi. Sehubungan dengan transaksi trading forex, maka atas penghasilan selisih kurs mata uang asing yang diperoleh seorang pelaku trading forex, akan dipergunakan sebagai dasar perhitungan angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya. Hal ini karena termasuk dalam pengertian penghasilan teratur (penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam ssetiap tahun pajak, yang bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, harta atau modal, kecuali penghasilan yang telah dikenakan PPh yang bersifat final) sesuai dengan KEP-537/PJ/2000

Peringkat broker opsi biner:

Pajak Forex Di Luar Negeri

Jika anda trading di broker lokal, tentunya perhitungan pajak ini perlu anda masukkan dalam perhitungan money management trading anda nantinya. Terlebih jika ternyata diputuskan bahwa loss pun harus bayar pajak. Diluar negeri sendiri yang regulasinya ketat seperti US, jerman, perancis dan Australia, besaran tetapan nilai pajak yang berlaku terlalu sering berubah-ubah. Bahkan di UK, pajak untuk forex adalah free. Sebagian besar regulasi dinegara-negara tersebut menyebutkan bahwa, selama trading forex tersebut bukanlah pendapatan utama, maka tidak akan dikenai pajak. Karena sebenarnya pajak untuk usaha forex trading tersebut sudah dibayar si perusahaan broker. Itu sebabnya ada spread, komisi, swap dan biaya lain yang kadang dikenakan oleh broker kepada trader.

Bagi trader Indonesia yang kebetulan memang bermain dibroker luar, berita mengenai pajak ini tentunya belum merupakan hal yang serius. Apalagi karena sampai saat ini belum ada mekanisme keuangan di Indonesia yang bisa memantau aliran dana, antara trader Indonesia dan broker luar, terutama jika transaksi memakai payment processor seperti neteller, skrill atau memakai perantara seperti IB atau excharge online. Namun dengan adanya pengenaan pajak bagi para pelaku trading forex, sebenarnya menguntungkan. Hal ini karena pelaku trading forex tidak perlu lagi menjelaskan aliran dana kepada perbankan. Bahkan pelaku trading forex juga tidak akan dicurigai apabila ada aliran dana dalam jumlah besar masuk ke rekeningnya.

Setelah Amnesti Pajak, Sekarang Reformasi Perpajakan

Program amnesti pajak yang dicanangkan pemerintahan Jokowi akan berakhir 31 Maret 2020. Hingga kini, lebih 700.000 wajib pajak melaporkan aset seluruhnya sekitar Rp. 4400 triliun.

Presiden Joko Widodo akhir Februari di Jakarta menyampaikan ucapan terima kasih kepada para petugas pajak, yang disebutnya telah bekerja keras untuk merealisasikan penerimaan pajak, karena penerimaan pajak yang lebih besar adalah kunci untuk menggalakkan infrastruktur dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Sejauh ini, program amnesti pajak berjalan baik, sekalipun target yang dicanangkan belum tercapai. Program itu hingga akhir Februari 2020 menyalurkan Rp. 112 triliun ke kas negara. Ada lebih dari 700 ribu surat pernyataan harta yang dikumpulkan dengan aset lebih dari Rp. 4400 triliun.

Untuk langkah selanjutnya, pemerintah sedang menggodok reformasi sistem perpajakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah membentuk tim khusus reformasi pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Tantangan yang dihadapi cukup besar, karena masih ada puluhan juta orang, baik kaya maupun miskin – yang berada di luar sistem pajak.

Perombakan (reshuffle) kabinet Jokowi Juli 2020 bertujuan untuk mendongkrak ekonomi

Parlemen sedang mempertimbangkan rancangan undang-undang yang akan merombak institusi perpajakan dan terutama meningkatkan kredibiliatsnya di mata pembayar pajak. “Orang-orang tidak membayar pajak, karena mereka percaya bahwa mereka tidak akan tertangkap,” kata Darussalam, konsultan di Danny Darusasalam Tax Centre.

Program amnesti pajak telah dijalankan di berbagai negara seperti Italia, Chili, Italia atau Afrika Selatan, kata Sri Mulyani. Amnesti pajak memang sering dikritik karena hanya bermanfaat bagi kebanyakan orang kaya.

Menurut Bank Dunia, kecilnya kepatuhan pajak di kalangan orang yang berpenghasilan tinggi di Indonesia adalah salah satu faktor utama yang menghambat pengurangan angka kemiskinan. Satu persen penduduk terkaya di Indonesia menguasai hampir setengah kekayaan, kata organisasi sosial Oxfam dalam sebuah laporannya.

Publikasi Panama Papers di Wikileaks mengungkapkan trik penyimpanan harta di Panama untuk menghidari pajak

Tim reformasi pajak di Kementerian Keuangan menargetkan peningkatan rasio pajak menjadi 15 persen dari produk Domestik Brutto (PDB) pada tahun 2020, dari sekitar 11 persen saat ini. Menurut data Bank Dunia, rasio pajak rata-rata secara global adalah 14,8 persen. Tim reformasi pajak terdiri pejabat Kementerian Keuangan, penasihat Bank Dunia dan wakil lembaga-lembaga lain.

Juru bicara kantor pajak, Hestu Yoga Saksama mengatakan, tim akan menugaskan ribuan petugas pajak untuk melakukan audit setelah masa amnesti pajak berakhir bulan ini. “Kami sedang mempersiapkan langkah-langkah hukum terhadap mereka yang belum membayar pajak hingga kini, tetapi tidak mengambil mengambil bagian dalam amnesti pajak,” katanya.

Namun Bank Dunia memperkirakan, Indonesia tahun 2020 masih belum mampu mencapai target pendapatan pajak dan rasio pajak kemungkinan tetap akan berada di bawah 11 persen dari PDB.

Ketua KADIN Rosan Roslani mengatakan, kantor pajak seharusnya tidak hanya memantau mereka yang sudah dalam sistem, tetapi mengejar para pengemplang pajak. “Kalau basis pajak kita rendah, akan ada perburuan seperti di sebuah kebun binatang, karena memang hanya ada sebegitu banyak orang di dalam sistem,” kata Roeslani. Untuk meningkatkan jumlah wajib pajak di Indonesia, dia menganjurkan untuk menciptakan sistem nomor jaminan sosial, mirip seperti yang diterapkan di Amerika Serikat.

Di Negara-negara Ini Jurang Antara Kaya – Miskin Amat Dalam

1. Rusia

Rusia tempati posisi pertama negara dengan ketimpangan ekonomi terbesar sejagad. Dalam penelitian Credit Suisse ditemukan 74,5% kekayaan negara dikuasai 1% orang-orang termakmur di negeri itu. Di negara ini terdapat sekitar 96 milyarder – total yang hanya dilampaui oleh Cina dengan 244 orang dan Amerika Serikat dengan 582 orang.

Di Negara-negara Ini Jurang Antara Kaya – Miskin Amat Dalam

2. India

India berada di posisi ke-2 negara yang kesenjangan ekonominya terbesar. 58,4% kekayaan dimiliki 1% orang terkaya. Kekayaan pribadi didominasi oleh properti & aset riil lainnya. Meski kekayaan perorangan telah meningkat di India, tidak semua orang mendapat bagian dari pertumbuhan ekonominya. 2260 orang diketahui memiliki kekayaan lebih dari US$ 50 juta dan 1.040 orang lebih dari US$ 100 juta.

Di Negara-negara Ini Jurang Antara Kaya – Miskin Amat Dalam

3. Thailand

Dalam laporan Global Wealth Report 2020 lembaga riset Credit Suisse, negara di Asia Tenggara ini berada di urutan ketiga negara ketimpangan ekonomi terbesar sedunia, dimana hanya satu persen orang terkaya yang menguasai 58 persen aset kekayaan di negara gajah putih ini.

Di Negara-negara Ini Jurang Antara Kaya – Miskin Amat Dalam

4. Indonesia

Kekayaan per orang meningkat 6 kali lipat selama periode 2000- 2020. Namun menurut standar internasional, kekayaan rata-rata orang di Indonesia masih rendah. Setengah aset kekayaan di Indonesia dikuasai hanya 1% orang terkaya. Kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin di Indonesia mencapai 49%, yang menempatkan Indonesia di posisi keempat negara dengan tingkat kesenjangan tertinggi di dunia.

Di Negara-negara Ini Jurang Antara Kaya – Miskin Amat Dalam

5. Brazil

Untuk melindungi diri dari inflasi, banyak warga Brasil mempertahankan aset riil, khususnya dalam bentuk tanah. Kesenjangan pendapatan di negara ini berhubungan dengan ketidakmerataan akses pendidikan serta pembagian tajam antara sektor ekonomi formal dan informal. 47,9 persen kekayaan di negara ini hanya dimiliki satu persen kelompok orang paling tajir di negara ini.

Di Negara-negara Ini Jurang Antara Kaya – Miskin Amat Dalam

6. Cina

Di Cina terdapat 1,6 juta jutawan. Negara ini paling banyak punya penduduk dengan kekayaan di atas US$ 50 juta dibanding negara manapun, kecuali Amerika Serikat. Namun ketimpangan ekonomi di negara tirai bambu ini tinggi yakni 43,8% kekayaannya dikuasai 1 persen orang terkaya. Ketimpangan ekonomi semakin tinggi sejak tahun 2000.

Di Negara-negara Ini Jurang Antara Kaya – Miskin Amat Dalam

7. Amerika Serikat

Perekonomian dan pasar keuangan AS terus membaik di tahun 2020 – 2020. Dibandingkan dengan banyak negara OECD lainnya, AS memiliki lebih banyak aktivitas ekonomi di sektor swasta dibanding publik. Jumlah individu dengan kekayaan di atas US% 50 juta enam kali lebih banyak dibanding Cina. Satu persen orang terkaya di negara adi daya ini menguasai aset kekayaan sebesar 42,1%.

Di Negara-negara Ini Jurang Antara Kaya – Miskin Amat Dalam

8. Afrika Selatan

Sejak tahun 2007 kemajuan ekonomi melambat. Namun pertumbuhan segera pulih dan rata-ratanya meningkat 9,4% per tahun sejak tahun 2020. Di negara ini, 41,9% kekayaaan negara dikendalikan oleh hanya satu persen total orang terkaya, yang menempatkan negara ini di posisi nomor 8 negara dengan tingkat kesenjangan tertinggi di dunia. Ed: ap/rzn(Credit Suisse/independent)

Peringkat broker opsi biner:
Penghasilan di Internet
Tinggalkan Balasan

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: