Opsi Pembatasan Perdagangan Hari, China Peringatkan Kerugian Jika RI Setop Perdagangan karena Corona

Peringkat broker opsi biner:

China Peringatkan Kerugian Jika RI Setop Perdagangan karena Corona

Duta Besar China Xiao Qian memperingatkan Indonesia yang ingin membatasi kegiatan ekspor dan impor imbas penyebaran virus corona.

“Tindakan itu akan membuktikan hubungan perdagangan dua negara dan memberikan dampak negatif dari kerja sama yang ada,” ujar Xiao dalam konferensi pers terkait virus corona di Kedutaan Besar China, Kuningan, Jakarta, Selasa (4/2).

Sejauh ini, pemerintah Indonesia memang melarang sementara penerbangan dari dan ke China untuk mencegah penyebaran virus corona. Kementerian Perhubungan RI mengimbau sekitar 3.000 WNI di China yang ingin pulang sebaiknya berangkat sebelum kebijakan berlaku, yakni Rabu (5/2) pukul 00.00 WIB.

Konferensi Pers Kedubes China Xiao Qian, terkait Virus Corona di Kedubes China, Kuningan, Jakarta, Selasa (4/2). Foto: Darin Atiandina/kumparan

Selain itu, pemerintah juga menghentikan sementara pemberian visa bebas kunjungan dan visa on arrival untuk warga China yang hendak ke Indonesia.

Peringkat broker opsi biner:

“Indonesia-Tiongkok adalah tetangga yang baik, kami berharap pihak Indonesia bisa memandang wabah ini dan tindakan pencegahan penanggulangan Tiongkok secara rasional dan ilmiah,” tutur Xiao.

Kemendag RI juga membuka opsi menghentikan sementara izin impor untuk bahan baku produk makanan dan minuman (mamin) dari China. Indonesia akan memprioritaskan negara alternatif di luar China untuk memasok kebutuhan bahan baku industri mamin.

Petugas medis menyemprotkan desinfektan di kacamata di Wuhan di Provinsi Hubei, China. Foto: Chinatopix via AP

“Terkait dengan dampak yang diakibatkan tindakan pembatasan pertukaran personal perdagangan ekspor-impor, dampaknya harus dihitung,” sambung Xiao.

“Perkembangan Tiongkok-Indonesia meningkat secara cepat. Saya pikir Tiongkok 7-8 tahun (ke depan) akan jadi mitra perdagangan terbesar di Indonesia,” kata Xiao.

Xiao juga mengingatkan China menjadi negara kedua terbesar sumber wisatawan asing. Dia juga menekankan bahwa China menjadi salah satu sumber investasi terbesar untuk Indonesia.

“Tiap tahun ada 2 juta lebih (wisatawan) dari China yang ke Indonesia,” ungkapnya.

“Dan menurut saya kalau ambil pembatasan seperti terhadap pertukaran personal penerbangan dan perdagangan, kami sangat tidak berharap itu dampaknya. Dan itu sebenarnya akan merugikan ekonomi, perdagangan, pariwisata indonesia sendiri,” tutur Xiao.

China adalah mitra dagang terbesar kedua Indonesia setelah Amerika Serikat. Pada 2020, nilai perdagangan Indonesia-China mencapai USD 66,2 miliar. Sementara di tahun yang sama, ada 1,77 juta wisatawan China ke Indonesia.

Sejauh ini wabah virus corona di China telah menewaskan 425 orang. Virus ini telah menjangkiti lebih dari 20 ribu orang di berbagai negara. Indonesia dan negara-negara lain seperti AS, Rusia, Australlia, Jepang hingga Korsel telah mengevakuasi warganya dari Wuhan, kota di China yang menjadi pusat penyebaran virus.

Infografik Waspada Virus Corona. Foto: Andri Firdiansyah Arifin/kumparan Artikel Asli

  • Total count of Like 0
  • Total count of Comment 0
  • LINE share button
  • Facebook share button
  • Twitter share button

Lihat Lainnya

China Tahan Wanita yang Diam-diam Bertemu Warga di Pusat Virus Corona

Menjauhi Virus Corona dari China ke Aceh: Panik, Henan Diisolasi (1)

Virus Corona Ancam Perdagangan hingga Pariwisata RI

Ini Kerugian Jika RI Tak Meratifikasi 7 Perjanjian Perdagangan Internasional

07 Nov 2020, 21:20 WIB Diperbarui 07 Nov 2020, 21:20 WIB

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah memutuskan segera menyelesaikan proses ratifikasi tujuh perjanjian perdagangan internasional (PPI). Penetapan ratifikasi tersebut akan ditetapkan melalui Peraturan Presiden.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution pada Rabu (7/11/2020) di kantornya. Menko Darmin menggelar rapat koordinasi mengenai penyelesaian ratifikasi tujuh perjanjian perdagangan internasional di lingkup Asean dan Asean plus one FTA (Free Trade Agreement). Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Adapun penetapan ratifikasi ini akan ditetapkan melalui Peraturan Presiden, yang sebelumnya ketujuh PPI ini juga secara bertahap telah disampaikan ke DPR, lebih dari 60 hari yang lalu.

“Jadi kita putuskan dalam rakor ini untuk meratifikasi 7 PPI dengan mempertimbangkan UU Perdagangan tentang Pengaturan Ratifikasi PPI. Keputusan ini juga diambil mengingat pentingnya penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut. Saya akan segera lapor pada Presiden dengan membawa draft Perpres yang sudah siap,” ujar Darmin.

Adapun ratifikasi tujuh perjanjian perdagangan internasional ini antara lain ASEAN Agreement on Medical Device Directive (AMDD), First Protocol to Amend the ASEAN-Australisa-New Zealand FTA (AANZFTA) dan Third Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods under ASEAN-Korea FTA (AKFTA).

Kemudian, Protocol to Amend the Framework Agreement under ASEAN-China FTA (ACFTA), Protocol to Implement the 9th Package of ASEAN Framework Agreement on Services (the 9th AFAS Package), dan Agreement on Trade in Service under the ASEAN-India FTA (AITISA) dan Protocol to Amend Indonesia-Pakistan PTA (IP-PTA).

Ada beberapa potensi kerugian bila Indonesia tidak meratifikasi 7 PPI tersebut. Misalnya pada perjanjian AANZFTA, akan ada dua kerugian, yaitu 11 parties akan menolak SKA (versi lama) sehingga produk Indonesia tidak dapat memanfaatkan preferensi tarif dalam AANZFTA.

“Kedua, sejak AANZFTA berlaku, Indonesia termasuk beneficiary utama. Kemudian, ekspor ke Australia yang menggunakan fasilitas AANZFTA mencapai 73,6 persen atau senilai USD 1,76 miliar dari total ekspor ke Australia senilai USD 2,35 miliar pada tahun 2020,” ujar Darmin.

Kemudian pada perjanjian AITISA, Darmin mengatakan, Indonesia tidak dapat mengakses pasar tenaga profesional di sektor konstruksi, travel, komunikasi, jasa bisnis lainnya (posisi high and middle management), dan jasa rekreasi yang menjadi keunggulan Indonesia, India.

“Lalu Indonesia dapat disengketakan karena tidak menerapkan prinsip transparansi karena tidak menurunkan biaya transaksi, tidak dapat memberikan kepastian kode HS yang dikomitmenkan sebagai hasil perundingan (HS 2007 ke HS 2020), jika tidak meratifikasi perjanjian AKFTA,” kata dia.

Reporter: Anggun P.Situmorang

Kerugian Lainnya

Terkait AFAS 9, potensi kerugiannya adalah Indonesia tidak dapat mengakses pasar jasa ASEAN pada subsektor yang ditambahkan Negara-Negara ASEAN ke dalam AFAS (Indonesia menambahkan 11 subsektor). Selain itu, juga berpotensi disengketakan oleh anggota ASEAN lain yang memiliki kepentingan komersial.

“Sementara untuk perjanjian AMDD, jika Indonesia tidak meratifikasinya, maka produk ALKES Indonesia sulit dipasarkan di ASEAN dan dunia karena AMDD mengatur standar, aturan teknis dan prosedur kesesuaian penilaian yang mengharmonisasikan standar ALKES di ASEAN sesuai standar internasional,” paparnya.

Adapun tiga potensi kerugian jika kita tidak meratifikasi perjanjian ACFTA adalah pertama Indonesia dapat disengketakan karena tidak mempermudah ketentuan SKA, prosedur kepabeanan dan fasilitasi perdagangan sesuai kesepakatan. Kedua, Indonesia tidak menikmati penambahan komitmen 5 subsektor jasa oleh RRT.

“Kerugian ketiga pada investment dapat mengurangi insentif investor RRT untuk berinvestasi di Indonesia karena Indonesia tidak menyederhanakan prosedur aplikasi dan persetujuan investasi, dan tidak dapat berpartisipasi dalam program promosi investasi ACFTA,” kata Darmin.

Terakhir, jika republik ini tidak meratifikasi IP-PTA, setidaknya akan ada lima potensi kerugian antara lain, Pakistan akan terminate PTA sehingga Indonesia akan kehilangan pangsa pasar CPO senilai USD 1,46 miliar di Pakistan. Kedua, pangsa pasar CPO akan direbut Malaysia yang saat ini sedang meng-up-grade bilateral FTA-nya (bukan sekadar PTA) dengan Pakistan.

“Ketiga dapat menghambat rencana bersama untuk up-grade IP-PTA menjadi IP-Trade in Goods Agreement. Keempat dalam berbagai skenario persetujuan (PTA, TIGA, FTA atau CEPA), Pakistan tidak mungkin menikmati surplus neraca perdagangan dengan Indonesia. Kelima total perdagangan dengan Pakistan 2020 USD 2,63 miliar, ekspor USD 2,39 miliar, impor USD 241,1 juta dan surplus bagi Indonesia USD 2,15 miliar berpotensi hilang,” ujar dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Indonesia Ekspor Kapal Perang melalui PT PAL

Peringkat broker opsi biner:
Penghasilan di Internet
Tinggalkan Balasan

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: