Opsi Kerugian Perdagangan Dikurangi Pajak – Pajak untuk usaha kecil Begini cara perhitungannya

Peringkat broker opsi biner:

Tarif baru pajak untuk usaha kecil

Salah satu artikel late post banget, tapi masalah tarif baru untuk pajak usaha kecil UMKM ini harus saya bahas, terutama karena banyaknya diskusi di artikel tentang pajak usaha kecil sebelumnya.

Sebelumnya, aturan pajak penghasilan final untuk usaha kecil (UMKM) sebesar 1% dari omset didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) no 46 tahun 2020.

PP 23 tahun 2020: Pajak UMKM 0.5%

Di bulan Juni 2020 lalu, Presiden Joko Widodo meluncurkan tarif baru Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi UMKM sebesar 0,5% atas omzet maksimal Rp 4,8 miliar per tahun.

Kebijakan ini tertuang dalam PP no 23 tahun 2020 dan berlaku efektif per 1 Juli 2020. Artinya, PP no 46 tahun 2020 dinyatakan tidak lagi berlaku.

  1. Mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal
  2. Kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
  3. Lebih memberikan keadilan
  4. Memberi kesempatan berkontribusibagi negara
  5. Pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat meningkat

Terus, dengan adanya peraturan baru ini jadinya bagus atau ngga? Dan dimana aja perbedaannya? Yuk lah kita bahas lebih dalam.

Persamaan dan perbedaan PP 23 tahun 2020 dan PP 46 tahun 2020

Ada beberapa persamaan dan juga perbedaan antara aturan pajak penghasilan untuk UMKM yang lama (PP 46 tahun 2020) dan aturan pajak baru berdasarkan PP 23 tahun 2020.

Peringkat broker opsi biner:

Persamaan aturan pajak UMKM lama dan baru

Persamaannya yang paling penting untuk kalangan usaha adalah batasan penghasilan untuk kategori UMKM yang masih dipatok sebesar maksimal Rp 4.8 miliar per tahun. Namun memang ada penambahan penjelasan mengenai definisi penghasilan ini yang akan dijelaskan di bawah.

[SIMAK: Pingin punya tabungan online dengan bunga tinggi yg bisa juga dipakai membayar atau mentrasfer gratis kemanapun? Baca info detailnya di IPOTPAY: tabungan revolusioner]

Wajib pajak yang diwajibkan mengikuti aturan ini antara lain Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan juga Wajib Pajak Badan Tertentu yang meliputi PT, CV, Firma dan juga Koperasi.

Pengecualian atas obyek pajaknya juga masih sama, dimana dalam konteks perencanaan keuangan pribadi, ada beberapa hal yang dikecualikan dari aturan pajak ini, antara lain penghasilan:

  1. dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas (misalnya artis, pengajar, olahragawan, dokter, agen asuransi, dan jasa lainnya).
  2. yang diterima di luar negeri.
  3. yang telah dikenai pajak penghasilan bersifat final (misalnya: penghasilan sewa rumah atau kos-kosan).
  4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai obyek pajak.

Perbedaan aturan baru pajak UMKM dan aturan lama

Yang paling mendasar perbedaannya tentu saja di tarif pajak penghasilan untuk UMKM, dimana sebelumnya diharuskan membayar sebesar 1% dari omset, saat ini turun menjadi 0.5% dari omset. Penghematan yang cukup signifikan.

Perbedaan kedua, aturan lama UMKM tidak menerapkan batasan waktu dalam penggunaan tarif pajak penghasilan untuk UMKM ini. Tapi di PP 23 no 2020, ada batasan waktunya sebagai berikut, untuk wajib pajak berbentuk:

  • Orang pribadi: tarif PP 23 ini ini bisa digunakan selama 7 tahun.
  • CV/Firma/Koperasi: tarif PP 23 bisa digunakan selama 4 tahun
  • Perseroan Terbatas: bisa menggunakan tarif PP 23 selama 3 tahun.

Patut diperhatikan, batasan mulai berlakunya ketentuan ini untuk wajib pajak lama adalah sejak tanggal PP 23 berlaku, sedangkan untuk wajib pajak baru berlaku sejak tanggal terdaftar.

Kemudian perbedaan berikutnya, terletak pada definisi penghasilan atau peredaran bruto, dimana hal ini tidak diatur dalam PP 46 tahun 2020.

Di PP 28 tahun 2020, peredaran bruto didefinisikan sebagai imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.

Peredaran bruto adalah imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis

Untuk kasus wajib pajak pribadi keluarga, penghasilan atau peredaran bruto ini dihitung dengan menggabungkan penghasilan usaha suami istri, walaupun misalnya sudah ada perjanjian pisah harta ataupun istri memiliki NPWP terpisah

Ketentuan penting lainnya

Ketentuan pajak penghasilan untuk UMKM ini mulai berlaku sejak Juli 2020. Dengan demikian maka semua penghasilan sampai dengan Juni 2020 masih dikenakan tarif pajak penghasilan sebesar 1%.

Penghasilan setelah periode tersebut barulah dikenai tarif pajak penghasilan UMKM sebesar 0.5%.

Perlu diingat, PP 23 ini sifatnya pilihan. Maksudnya?

Yes betul, aturan pajak usaha kecil PP 23 ini tidak wajib dilakukan. Tapi ini bukan artinya ngga perlu bayar pajak lho.

Artinya, kita bisa memilih menggunakan aturan pajak PP 23 ini atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Tapi syaratnya harus konsisten. Jika sudah memilih salah satu aturan untuk perhitungan pajak UMKM ini maka selanjutnya harus konsisten menerapkan aturan tersebut, tidak boleh berganti-ganti.

Kapan kita memilih PP 23 dan kapan memilih pasal 17?

Ada 2 faktor utama yang mempengaruhi pilihan ini.

#1 Kerapian pembukuan

Jika sudah memiliki pembukuan rapi, bisa menggunakan pasal 17. Apalagi kalau dalam kondisi rugi, jadinya tidak perlu membayar pajak penghasilan. Apabila belum ada pembukuan rapi, lebih gampang menggunakan PP 23.

#2 Besaran margin keuntungan bersih

Apabila berbentuk badan usaha dan memiliki keuntungan bersih lebih dari 2% maka lebih menguntungkan menggunakan PP 23. Jika usahanya hanya bermargin tipis, kurang dari 2%, mendingan pakai pasal 17.

Contoh: saya punya perusahaan kecil dengan keuntungan bersih 5% dari omset. Untuk perhitungan pajak, dengan PP 23 (0.5% dari omset), maka keuntungan bersih saya setelah pajak adalah sebesar 4.5%.

Jika menggunakan pasal 17, maka perhitungan pajaknya:

5% (margin bersih) x 25% (tarif pajak) = 1.25%.

Keuntungan bersih setelah pajak: 5% – 1.25% = 3.75%

Contoh lain: Usaha saya marginnya hanya 1%. Maka, dengan PP 23, keuntungan bersih saya setelah pajak adalah 0.5% saja. Namun dengan pasal 17, maka keuntungan bersih setelah pajak saya adalah sebesar 0.75%.

Penutup

Oke, segitu dulu penjelasannya, semoga clear yah semuanya. Terutama juga bagi yang masih bingung untuk masalah usaha yang hanya menghasilkan margin kecil.

Sekali lagi, ini berlaku hanya untuk usaha kecil atau UMKM ya, termasuk juga untuk semua pedagang online, baik di marketplace maupun sosial media dan bersifat self-assessment.

Silakan membaca PP 23 tahun 2020 juga untuk lebih jelasnya. Penjelasan lain terkait pajak UMK ini pun bisa disimak di online pajak.

Cover image: pajeglempung.com

About The Author

JrPlanner

Mantan analis perbankan dengan ketertarikan yang sangat tinggi di bidang perencanaan keuangan, investasi dan fintech. Saat ini berkecimpung di dunia usaha khususnya industri fintech lending dan UMKM. Co-founder dari @aktivaku, @bugaragaid dan @sapikate, juga fotografer level amatir.

5 Strategi Mengurangi Beban Pajak Secara Legal

Salah satu sumber pendapatan utama APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) adalah dari sektor pajak. Untuk tahun 2020 ini, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak membuat target pertumbuhan pendapatan pajak sebesar 11.6% dibanding tahun sebelumnya sehingga komposisi pemasukan APBN dari pajak bisa mencapai 70%. Tugas kita sebagai warga negara yang baik adalah mendukung target tersebut dengan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Jika melihat ketentuan tentang perpajakan yang berlaku, pada dasarnya kita bisa membuat strategi untuk mengurangi beban pajak secara sah untuk menghemat biaya operasional dan menambah keuntungan dari usaha yang kita jalankan saat ini. Uraian di bawah ini akan memberikan gambaran tentang 5 strategi mengurangi beban pajak secara sah tersebut.

1. Manfaatkan penghasilan yang bukan obyek pajak dan dapatkan pengurangan lapisan tarif pajak PPh pasal 17.

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (pasal 4 ayat 3), ada kategori penghasilan yang bukan obyek pajak yaitu penghasilan yang tidak dikenakan PPh (pajak penghasilan-pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan, dan sebagainya). Hal ini bisa Anda lakukan jika Anda menerima pemberian misalnya hibah atau warisan dari orang tua dan Anda menjualnya kepada orang lain dan kemudian hasil penjualan tersebut Anda masukkan ke dalam deposito. Pada laporan SPT tahunan, Anda tidak akan dikenai pajak penghasilan.

Selain mendapatkan manfaat dari penghasilan yang bukan obyek pajak, Anda juga bisa mendapatkan keuntungan lain dari penggeseran penghasilan kena pajak menjadi penghasilan yang dikenakan tarif final. Hal ini diatur dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 UU PPh. Contoh penghasilan dengan tarif final ini adalah saham, deposito, penghasilan bukan obyek pajak, dan sebagainya.

2. Manfaatkan fasilitas pembayaran sisa pajak terutang di akhir periode tanpa penalti.

Selain angsuran bulanan PPh Pasal 25 yang harus dibayar setiap tanggal 15, Anda bisa membayarkan sisa pajak kurang bayar hasil perhitungan final pada bulan Maret untuk perorangan atau April untuk badan usaha di tahun berikutnya. Anda tidak akan dikenakan sangsi atau penalti karena hal ini merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Anda bisa menggunakan anggaran biaya pajak tersebut untuk keperluan lainnya. Hal ini tentu saja menguntungkan bagi wajib pajak untuk mengatur arus kasnya.

3. Pindahkan beban pajak ke pihak lain.

Pihak lain di sini khususnya adalah keluarga, misalnya anak Anda. Jika Anda sebagai wajib pajak sudah memenuhi ketentuan tarif pajak penghasilan tertinggi, misalnya tarif 30%, maka untuk mengurangi beban pajak, Anda bisa menghibahkan aset Anda kepada keluarga, misalnya anak. Seperti dijelaskan di atas, hibah termasuk penghasilan bukan obyek pajak sehingga tidak dikenai pajak. Kesimpulannya, anak Anda tidak akan dikenai pajak, sehingga beban pajak Anda akan berkurang, meskipun Anda tetap dikenai pajak penghasilan.

4. Manfaatkan pengurang pajak semaksimal mungkin.

Strategi ini bisa dilakukan dengan maksimal jika posisi wajib pajak adalah pengusaha, karena untuk wajib pajak perorangan, faktor pengurang pajak hanya berdasarkan ketentuan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dan biaya jabatan. Sedangkan bagi pengusaha, faktor pengurang pajak ini dapat berbentuk biaya operasional yang besarnya tergantung metode pencatatannya. Pengusaha (orang pribadi yang mempunyai usaha) sebaiknya mempunyai pencatatan pembukuan yang baik sehingga bisa mengikuti ketentuan pajak pasal 14 ayat 2 UU No. 36 Th 2008 tentang batas minimal omset satu tahun sebesar Rp4,8 miliar. Semakin besar angka pada catatan biaya operasional maka penghasilan bersih perusahaan akan semakin kecil, sehingga beban pajak terutang juga semakin kecil.

Pengusaha bisa menggunakan strategi pencatatan biaya ini semaksimal mungkin sesuai dengan anggaran yang telah dibuat. Bagi pengusaha yang tidak mempunyai catatan yang baik, maka akan dikenakan pajak berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang diatur berdasarkan berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor: 536/PJ/2000 tgl 29 Desember 2000 yaitu sebesar 30% dari omset usaha. Hal ini tentu saja merugikan pengusaha karena mereka tidak akan dapat memanfaatkan faktor pengurang pajak seperti yang telah diuraikan di atas.

5. Manfaatkan pengecualian pajak untuk mengurangi beban pajak.

Jika dicermati, ada banyak celah dari UU Pajak Penghasilan yang bisa dimanfatkan wajib pajak untuk menghindari atau mengurangi beban pajak yang berlebih. Selain yang diatur dalam undang-undang, masih ada kebijakan lain dari pemerintah seperti penangguhan pembayaran pajak serta pemberian keringanan pembayaran pajak selama periode tertentu. Orang pribadi yang mempunyai usaha bisa saja membuat strategi mengurangi beban pajak dengan cara membentuk usaha bersama menggunakan sistem pembagian penghasilan kepada anggota untuk mengurangi beban pajak. Penghasilan masing-masing anggota usaha bersama ini tidak dikenai pajak (termasuk bukan penghasilan yang dikenai pajak) seperti yang diatur dalam pasal 4 ayat 3 huruf i UU No. 36 Tahun 2008.

Beban pajak merupakan salah satu biaya yang jumlah nominalnya cukup besar. Bagi Anda yang khususnya pengusaha, jika Anda paham ketentuan pajak, maka Anda akan bisa menyiasati beban pajak tersebut sehingga bisa mengambil keuntungan dari sana, dan ini hal ini sah saja menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Peringkat broker opsi biner:
Penghasilan di Internet
Tinggalkan Balasan

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: