Ken Sistem Perdagangan Panjang, KEN Banyak komoditas pangan kita yang oligopoli

Peringkat broker opsi biner:

Ken Sistem Perdagangan Panjang, KEN: Banyak komoditas pangan kita yang oligopoli

Jakarta, Aktual.co —Ketua Lembaga Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia, Ina Primiana mempertanyakan sikap aneh dari pemerintah dan pihak yang berwenang terhadap adanya prektek kartel pangan di Indonesia. Ada apa hayo ? Apa terjadi kongkalikong dan konspirasi karetel dengan oknum pemerintan?

“Perusahaan yang diduga melakukan kartel sudah diketahui. Mengapa pemerintah tidak kunjung bertindak,” tukas Ketua LP3E Kadin Indonesia, Ina Primiana heran.

Ina kepada media di Jakarta, Kamis (7/2) menyatakan sangat meyakini adanya praktek kartel pangan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari harga komoditas pangan seperti kedelai, beras, gula, jagung dan daging menunjukkan trend yang meningkat dan semakin fluktuatif.

“harga meningkat 100 persen dari 2009 -2020,” katanya

Dengan adanya kenaikan harga tersebut maka importir diuntungkan sebesar 15-30 persen dari total impor pangan Indonesia yang mencapai Rp 90 triliun.

Fakta yang diungkapkan Kadin tersebut diperkuat juga oleh laporan Komite Ekonomi Nasional (KEN) yang menyatakan sejumlah produk pangan lokal kerap menjadi lahan praktek kartel. Kartel tersebut yang diduga mengendalikan harga, stok, dan pasok pangan.

Peringkat broker opsi biner:

Sebelum itu Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Munrokhim Misanam membenarkan ada kartel pangan di Indonesia. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang diamanatkan oleh UU no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.KPPU bertugas mengawasi tiga hal.

1. Perjanjian yang dilarang yaitu melakukan perjanjian dengan pihak lain untuk secara bersama-sama mengontrol produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat menyebabkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat seperti perjanjian penetapan harga, diskriminasi harga, boikot, perjanjian tertutup, oligopoli, predatory pricing, pembagian wilayah, kartel, trust (persekutuan), dan perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat

2. Kegiatan yang dilarang yaitu melakukan kontrol produksi dan/atau pemasaran melalui pengaturan pasokan, pengaturan pasar yang dapat menyebabkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

3. Posisi dominan, pelaku usaha yang menyalah gunakan posisi dominan yang dimilikinya untuk membatasi pasar, menghalangi hak-hak konsumen, atau menghambat bisnis pelaku usaha lain.

Berdasarkan tupoksi tersebut, maka Munrokhim Misanam tegas menyatakan bahwa, “Indikasinya memang ada kartel, tetapi untuk menindak hal tersebut harus memiliki fakta hukum,”

Saat dihubungi di Jakarta, Kamis (7/1), selaku komisioner KPPU Munrokhim Misanam mencontohkan dalam industri gula ternyata Indonesia dikuasai hanya oleh 3 perusahaan. Namun, sayang Komisioner KPPU ini engan menyebutkan perusahaan mana saja yang diduga melakukan kartel.

Penyebab kartel sendiri menurut Munrokhim adalah kesalahan kebijakan pemerintah dalam hal perencanaan

Ada Kartel di Semua Lini Usaha

Jakarta – – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sudah menginjak usia ke-12 tahun namun perkembangannya dirasa masih lambat, terutama dari sisi perlawanan terhadap kartel. Fakta menunjukkan bahwa hampir semua lini usaha berpotensi besar ditunggangi kartel.

Menurut ketua KPPU Tadjuddin Noer Said, 10 – 20% pelaku usaha di Indonesia melakukan konglomerasi. “Kartel ini mengendalikan harga pasar. Mereka adalah jawaban atas tidak seimbangnya pertumbuhan pesat ekonomi Indonesia dengan pendapatan per kapita penduduknya. Kartel membuat ekonomi negara tidak sehat,” kata Tadjuddin.

Lebih gawatnya lagi, masyarakat tidak mengetahui aksi para kartel selama ini. Padahal kartel adalah salah satu penyebab berkurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. “Masyarakat tidak memahami kartel, makanya selama ini tidak pernah protes kalau membeli sesuatu dengan harga mahal. Parahnya kalau hal ini sudah dianggap wajar oleh masyarakat,” jelas Tadjuddin.

Contohnya, kartelisasi operator telekomunikasi dalam mematok tarif SMS dulu. Dengan tarif Rp 350 per SMS, kerugian yang dialami rakyat Indonesia mencapai Rp 1.6 trilyun! Demikian juga penetapan harga tarif pesawat oleh asosiasi penerbangan pada tahun 2001 dulu.

Saat itu, mahalnya tiket pesawat membuat pertumbuhan penumpang per tahun hanya ada di kisaran 3-4%. Sejak advokasi KPPU yang didukung oleh kebijakan pemerintah, industri penerbangan dan bandara bangkit lagi. Tiket murah membuat pertumbuhan penumpang melesat 34% dan hal itu bisa dilihat dengan padatnya bandara-bandara di seluruh Indonesia.

KPPU memang gencar menjalankan komitmennya memberantas kartel baik di tingkat daerah-daerah, nasional bahkan internasional. Namun kembali lagi, keberhasilan ini baru bisa tercapai jika ada gerakan massal. “Harapan saya, rakyat bisa menyadari aksi kartel dan melapor ke KPPU,” ujar Tadjuddin.

Beberapa waktu lalu, sempat marak pembicaraan tentang Indonesia yang berpotensi menjadi negara gagal. “Kalau dari sudut pandang KPPU, kegagalan Indonesia adalah dari segi penerapan hukum persaingan usaha. Yang saya takutkan, kartelisasi ada hubungan istimewa dengan kekuatan politik,” kata Tadjuddin.

Tadjuddin menambahkan, selama ini inisiatif KPPU memberantas kartel tidak diimbangi dukungan pemerintah. “KPPU terbatas dari segi sumber daya dan anggaran sehingga kesulitan dalam membangun sistem karir para staf. Akibatnya, sudah banyak staf KPPU yang bagus-bagus dididik hingga ke luar negeri dan paham betul tentang hukum persaingan usaha malah lari karena ketidakjelasan status dari pemerintah. Dari segi anggaran pun demikian.”

Kartelisasi merupakan salah satu bahasan penting yang diangkat di The 2nd ASEAN High Level Meeting on Competition yang digelar di Yogyakarta, 25-30 Juni 2020 dan dihadiri delegasi negara anggota ASEAN.

Selain kartel, materi penting lain yang diangkat di pertemuan internasional ini adalah rancangan instrumen persaingan usaha ASEAN yakni Manual on Regional Core Competencies. Instrumen ini dibahas sehari setelah The 2nd AHLMC yaitu pada forum The 2nd Workshop on Regional Core Competencies.

Politik Kartel Partai di Indonesia

Tumbuhnya Politik Kartel, Matinya Ideologi Partai?

Strukturasi Giddens dan Sistem Kepartaian Terkartelisasi

Struktur sosial cenderung mencakup dua unsur yaitu pemolaan interakasi (patterning of interaction) yang menyiratkan hubungan antara aktor dengan kelompok; dan kontinuitas interaksi di dalam waktu. Singkatnya Giddens member batasan, struktur meliputi aturan dan sumber yang disusun sebagai sifat-sifat sistem sosial yang hanya hadir sebagai sifat-sifat struktural. Sistem adalah relasi yang direproduksi di antara aktor atau anggota kolektif, yang disusun sebagai praktik sosial yang teratur. Strukturasi sebagai aneka kondisi yang memengaruhi kontinuitas atau transformasi struktur, dan karenanya reproduksi sistem. (Giddens, 2009: 115)

Studi Ambardi mengabaikan adanya kemungkinan dinamika antara aktor, sistem dan struktuk. Pengabaian itu dapat dilihat dari pandangan yang memperlakukan perilaku partai politik hanya dalam konteks institusional kepartaian, partai sebagai institusi. Sementara dinamika internal partai yang kemungkinan besar juga terjadi tidak menjadi sasaran pengamatannya. Padahal dinamika proses antar aktor dalam internal partai yang ada kesan “menggadaikan ideologi” mestinya menjadi sangat menarik. Sesungguhnya cara pandangn Ambardi masih bersifat elitis dalam melihat perilaku partai.

Timbangan teoritiknya adalah apa yang dikatakan Giddens adanya dinamika (proses) yang terbuka antara aktor (agen) dengan struktur dalam mereproduksi sistem. Sementara itu ada tiga tingkat reproduksi sistem. Pertama, bagaimana penetrasi para aktor terhadap institusi yang direproduksinya di dalam dan melalui praktik mereka memungkinkan reproduksi praktik-praktik itu sendiri. Semua aktor sosial banyak mengetahui apa yang sedang mereka lakukan di dalam proses interaksi; dan pada saat yang sama terdapat banyak hal yang tidak mereka ketahui tentang kondisi dan konsekuensi aktivitas mereka dan diakui mempengaruhi perbuatan mereka. Kedua, mengkaji dampak-dampak lolosnya aktivitas dari maksud para penggagasnya terhadap reproduksi praktik, melalui aneka proses yang menghubungkan praktik yang bersangkutan dengan cirri-ciri lain sistem sosial yang lebih luas yang menjadi induknya. Ketiga, regulasi-diri refleksif, berhubungan kembali secara langsung dengan rasionalisasi perilaku dalam praktik. Perilaku dipandu oleh kesadaran akan kinerja dengan prinsip umpan-balik. (Giddens, 2009: 410)

Studi Pergeseran Ideologi Kepartaian

Studi Ambardi secara tidak tegas menyebut arah ideologi seperti apa sesungguhnya dengan adanya pengabaian-pengabaian ideologi partai demi kepentingan yang bersifat pragmatis. Apakah ini menandai berkahirnya ideologi kepartaian di Indonesia? Dalam konteks ini saya kembali akan memberikan penilaian lain berkaitan pergeseran ideologi kepartaian di Indonesia saya kaitkan dengan sejarah pergeseran ideologi kepartaian di negara-negara Barat.

Berkaitan dengan sejarah partai politik di Barat, Miriam Budiardjo membedakan beberapa jenis partai politik, diantaranya partai massa dan partai kader/partai ideologi (Budiardjo, 2008: 398-399). Partai politik di Barat (Inggris dan Perancis) dekade 18-an pada awalnya bersifat elitis dan aristokratis dalam rangka mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan-tuntutan raja. Seiring meluasnya hak politik warga, maka dilakukan upaya perluasan dukungan politik warga dan pada abad ke-19 mengambil bentuk organisasi massa politik menandai lahirnya partai politik yang pada perkembangannya berperan menjadi penghubung (intermediary) antara rakyat dan pemerintah.

Pada tahap awal partai politik hanya mengutamakan kemenangan dalam pemilu, sementara paska pemilu kurang aktif, ini yang disebut dengan patronage party (partai lindungan yang dilihat hanya dalam rangka patron-client relationship) yang juga bertindak sebagai broker. Kemudian berkembang lahirnya partai massa yaitu partai yang mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan kelebihan jumlah anggota, terdiri atas pendukung dari berbagai aliran politik yang ada dalam masyarakat. Mereka sepakat bernaung di bawah partai tersebut untuk memperjuangkan suatu program tertentu dalam parlemen. Partai politik tersebut menjadi agak kabur ketika harus memperjuangkan banyaknya kepentingan dari berbagai aliran politik yang ada di dalam partai. Contoh dari jenis partai ini adalah Partai Demokrat dan Partai Republik di Amerika Serikat. Perkembangan selanjutnya di Barat muncul partai yang bersandar pada suatu ideologi (weltanschauung) tertentu seperti Sosialisme, Fasisme, Komunisme, Kristen Demokrat, dan sebagainya. Dalam beberapa hal partai jenis ini lebih disiplin, sentralistis dalam rangka menjaga kemurnian doktrin politik, ikatan ideologi yang sangat kuat.

Menjelang Perang Dunia I timbul klasifikasi partai berdasarkan ideologi dan ekonomi yaitu partai “kiri” dan partai “kanan”. Partai yang berideologi “kiri” berpandangan perlunya campur tangan negara dalam kehidupan sosial dan ekonomi, pro-perubahan, memperjuangkan hak-hak warga dan kesetaraan (equality) untuk lapisan bawah. Partai yang berpandangan “kanan” berpandangan pasar bebas, status quo atau konservatif dan menekankan kewajiban-kewajiban kepada warga. Menjelang Perang Dunia II di Barat terjadi perkembangan baru dalam konstelasi kepartaian yaitu adanya kecenderungan meninggalkan tradisi pembedaan jenis partai patronage vs weltanschauung/ideologi, massa vs kader, dan “kiri” vs “kanan”. (Budiardjo, 2008: 400)

Hal tersebut terjadi karena adanya partai-partai kecil yang ingin menjadi partai besar dan menang dalam pemilihan umum, maka perlu adanya perluasan dukungan pemilih (electoral) dengan merangkul pemilih tengah (median voter atau floating voter). Beberapa partai kecil tersebut ternyata berhasil menang dalam pemilu, membentuk pemerintahan baru dan memperjuangkan program partainya. Kemenangan ini dapat di raih karena adanya upaya mengendorkan sikap doktriner partai, kaku dan eksklusif menjadi fleksibel dan inklusif. Sehingga di negara Barat yang sudah mapan ada kecenderungan pergeseran ideologi partai secara sentripetal yaitu dari “exterem kiri” ke tengah (trend to the center), demikian pula dari “extreme kanan” ke tengah. Fenomena konvergensi ideologi kepartaian antara “kiri” dan “kanan” ini oleh Otto Kircheimer dikatakan sebagai gejala de-idelogisasi partai-partai. (Axford, 2002: 361)

Athony Downs menjelaskan bahwa konvergensi ideologi partai tersebut terjadi secara berbeda, yaitu dalam masyarakat mapan terjadi konvergensi (titik temu) ideologi partai “kiri/kanan” menjadi partai tengah, sementara dalam masyarakat yang terpolarisasi tidak terjadi konvergensi ideologi partai “kiri/kanan” tetap dalam posisi extreme partai “kiri/kanan”. (Budiardjo, 2008: 401) Berkaitan dengan perkembangan ini, menurut Otto Kircheimer timbul jenis partai politik modern yang disebut catch-all party yaitu partai politik hendak menghimpun semaksimal mungkin dukungan warga dari berbagai macam kelompok masyarakat dan dengan sendirinya menjadi partai yang inklusif. (Axford, 2002: 361) Partai jenis ini terorganisir secara profesional, memperjuangkan kepentingan umum secara luas daripada kepentingan satu kelompok saja. Lahirnya catch-all party ini terkait dengan perubahan sosial dan politik, serta kemajuan teknologi (informasi) dimana publik dengan mudah dapat mengakses perkembangan sosial dan politik.

Berkaitan dengan konvergensi ideologi kepartaian, maka menurut saya terlalu tergesa-gesa untuk menyimpulkan bahwa sistem kepartaian yang terkartelisasi dengan mengendornya ideologi kepartaian menuju kea rah konvergensi ideologi. Oleh karena secara kultural dan sosial politik kelahiran partai politik di Indonesia dengan negara-negara Barat sangat berbeda. Arah kovergensi sebagai rangkaian dari gerak kapitalisme global, barangkali hal ini dapat dipertimbangkan. Tetapi tidak ada hal yang meyakinkan bahwa langkah-langkah pragmatis politis partai-partai politik itu didasarkan atas pemikiran kapitalisme-liberal. Kecuali, sebuah arus besar yang tidak menjadi sebuah agenda setting partai politik itu dalam menikmati akibat tidak langsung dari masuknya praktik ekonomi-kapitalistik ke dalam mesin politik-administratif.

Terkait gejala de-ideologi partai politik, di dunia Barat terjadi debat The End of Ideology Debate, dipicu jatuhnya fasisme sesudah Perang Dunia II dan mundurnya komunisme. Sarjana Amerika, Daniel Bell dalam bukunya The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties mengatakan:

Di Barat, ada konsensus di antara para intelektual tentang masalah politik, yaitu: diterimanya negara kesejahteraan (welfare statei); diidamkannya desentralisasi kekuasaan; sebuah sistem ekonomi campuran (mixed economy) dan pluralisme politik (political pluralism). Dengan demikian masa ideology telah berakhir. (Budiardjo, 2008: 402)

Konsensus yang dimotori kaum sosial-demokrat dimaksud menyangkut perlunya dilaksanakan welafer economics melalui konsep welfare state¸ dimana sumber daya Negara didistribusikan dengan lebih adil sehingga mengurangi kesenjangan antara yang miskin dan yang kaya. Sarjana Amerika yang lainnya, Francis Fukuyama melalui bukunya The End of History and the Last Man mengatakan bahwa globalisasi sebagai sebuah kecenderungan umum akan melanda seluruh dunia, majunya ekonomi pasar akan diikuti dengan diterimanya prinsip-prinsip demokrasi liberal secara universal. Samuel Huntington termasuk sarjana Amerika lainnya yang menentang pandangan kedua sarjana Amerika tersebut. Menurut Huntington, dirinya menyaksikan bahwa gerak gelombang demokratisasi di negara-negara dunia ketiga masih melibatkan ideologi-ideologi (agama) sebagai bagian penting dalam dinamika politik. Pandangan kedua sarjana tersebut terlihat sangat ambisius dengan menegasikan segi-segi negatif dari globalisasi dan meremehkan fakta-fakta lain di belahan dunia lain bahwa sesungguhnya perkembangan di negara-negara Barat tidak secara otomatis menjadi sebuah gejala universal yang pasti akan diikuti seluruh dunia. (Budiardjo, 2008: 403)

Pembahasan tentang ideologi sejak Marx hingga pemikir-pemikir sosial berikutnya seperti Habermas dan Althusser, mensyiratkan adanya pembeda antara ideologi mengacu sebagai wacana dan ideologi mengacu pada keterlibatan kepercayaan di dalam pola-pola kehidupan/eksistensi yang dijalani. Bekaitan dengan debat The End of Ideology, menurut para kritikus Marxisme menyatakan bahwa Marxisme adalah ideology yang menonjol, namun mengalami kemerosotan. Jadi The End of Ideology mewakili tamatnya Marxisme (sekaligus tamatnya radikal sayap-kanan) sebagai kekuatan politik yang signifikan. (Giddens, 2009: 347-349) Menurut Giddens, menganalisis aspek-aspek ideologis aturan simbolik, berarti mengkaji bagaimana struktur makna digerakkan untuk mengabsahkan kepentingan golongan dari kelompok dominan. Mengetahui bekerjanya ideologi secara aktual di dalam masyarakat adalah bagaimana mencari pola-pola disembunyikannya dominasi sebagai dominasin (pada level institusional) dan mencari cara-cara kekuasaan dikendalikan untuk menyembunyikan berbagai kepentingan golongan di tingkat perilaku strategis.

Bentuk-bentuk utama ideologis itu meliputi: (1) representasi kepentingan golongan sebagai kepentingan universal. Konteks utama kritik ideology dalam politik modern di dalam masyarakat kapitalis, berupa analisis dominasi kelas, yaitu memandang adanya perahasiaan versus penyingkapan dominasi kelas sebagai asal usul proses akumulasi modal. (2) penolakan atau tranmutasi kontradiksi. Salah satu ciri utama ideologi politik yang berfungsi menyamarkan lokasi kontradiksi ini berkaitan dengan pembedaan wilayah urusan “politik” dengan urusan “ekonomi”. (3) naturalisasi masa kini, pengarcaan (reification), dimana kepentingan kelompok dominan erat berkaitan dengan pelestarian status quo melalui menaturalisasikan kondisi yang sudah ada sekaligus menghambat pengakuan akan sifat masyarakat manusia yang dapat berubah dan berciri historis. (Giddens, 2009: 365-368)

Studi Ambardi dengan menunjukkan adanya fenomena migrasi ideologi dan dikesampingkannya ideologi partai, seolah-olah bergerak ke arah pemahaman Giddens tersebut. Jika ideologi menurut Daniel Bell merupakan seperangkat kepercayaan yang diwarnai gairah yang berupaya untuk mengubah seluruh cara hidup, jadi semacam agama sekuler, maka apakah sistem kepartaian Indonesia sedang bergerak menuju ke arah itu? Hal ini masih dapat diperdebatkan, oleh karena sesuatu yang bersifat ideologis kepartaian di Indonesia akan menjadi kekuatan baik yang bersifat manifest atau pun laten. Jadi pengingkaran ideologis hanya bersifat temporal, oleh karena sejarah kepartaian Indonesia berbeda dengan sejarah kepartaian di negara-negara Barat. Beberapa ilmuwan lain diantaranya C Wright Mills, menyatakan bahwa proklamasi tamatnya ideologi merupakan ideologi itu sendiri. Sehingga menurut Giddens, tamatnya ideologi dimaknai sebagai sesuatu untuk membantu melegitimasi relasi dominasi yang sudah ada. (Giddens, 2009: 372)

Krisis Legitimasi Sistem Kepartaian

Selanjutnya saya akan memberikan timbangan teoritik terhadap studi Ambardi dengan pendekatan teori krisis legitimasi Jurgen Habermas. Secara ilmiah konsep krisis legitimasi ini mengacu pada pandangan Jurgen Habermas (2004) yang menyatakan bahwa dalam masyarakat kapitalisme liberal, kapitalisme lanjut, (termasuk demokrasi liberal) mengalami krisis yang mendalam meliputi krisis sistem ekonomi, krisis politik dan krisis sistem sosial-budaya, ketiga krisis tersebut saling terkait yang berakhir dengan krisis legitimasi sebagai bagian penting dari krisis rasionalitas dalam konteks masyarakat tersebut. Tiga perkembangan yang menjadi ciri utama dalam relasi produksi pada kapitalisme-lanjut; (a) bentuk produksi nilai-lebih yang sudah berubah, berdampak pada prinsip-organisasi sosial; (b) struktur upah kuasi-politis, yang mencerminkan kompromi kelas; dan (c) meningkatnya kebutuhan terhadap legitimasi sistem politik yang menggunakan tuntutan-tuntutan berorientasi nilai-guna (tuntutan yang dalam kondisi tertentu bersaing dengan kebutuhan untuk merealisasikan modal). Menurut Habermas, pada akhirnya pelbagai hubungan produksi itu berubah karena penggantian hubungan-hubungan pertukaran dengan kuasa administratif berhubungan dengan kondisi yang didalamnya kekuasaan legitimate harus ada untuk membuat perencanaan administratif. (Habermas, 2004: 201)

Menurut saya sistem kepartaian di Indonesia dalam posisi krisis legitimasi, terkait dengan adanya kartelisasi partai politik yang sesungguhnya tidak mempunyai akar rasional, akar sosial-kultural dan akar politik ideologis yang jelas. Teorema krisis legitimasi Jurgen Habermas berasumsi dari pandangannya bahwa kontradiksi yang terdapat dalam imperative-imperatif pengendalian tidak menegaskan diri melalui tindakan-tindakan rasional bertujuan yang tidak dilakukan partisipan-pasar, melainkan oleh anggota-anggota administratif; ia muncul dalam bentuk kontradiksi-kontradiksi yang langsung mengancam integrasi sistem, karenanya membahayakan integrasi sosial. (Habermas, 2004: 223) Sementara itu krisis ini legitimasi meliputi krisis motivasi, oleh Habermas dikatakab bersumber dari dua pola motivasi yaitu sindrom-sindrom privatisme sipil (civil privatism) dan privatisme kerja yang bersifat kekeluargaan (familiad-vocational privatism). Kedua pola motivasi tersebut sangat mempengaruhi sistem politik dan sistem ekonomi. Pola motivasi privat ini dapat diselaraskan dengan pola-pola kebudayaan yang menampilkan campuran khas antara elemen-elemen tradisi pra-kapitalis dan elemen tradisi bourjuis. Masyarakat kapitalis selalu bergantung pada kondisi batas kebudayaan yang tidak bisa mereka reproduksi sendiri; mereka tak ubahnya seperti parasit yang hidup dari sisa-sisa tradisi. Dalam ranah politik terjadi mentalitas partikularisme dan mentalitas subordinasi. Habermas mengutip Almond dan Verba (The Civic Culture) yang berkehendak menyatukan budaya politik borjuasi dengan budaya politik tradisional dan budaya politik kekeluargaan:

Kalau elit kekkuasaan ingin menjadi begitu kuat dan sanggup membuat keputusan yang otoritatif, maka keterlibatan, aktivitas dan pengaruh masyarakat awam harus dibatasi. Khalayak umum harus menyerahkan kedaulatan kepada para elit dan membiarkan mereka memerintah. Kebutuhan terhadap munculnya elit kekuasaan mensyaratkan bahwa masyarakat awam bersikap pasif, tidak terlibat dan mengambil jarak dari para elit. Karena itulah warga Negara yang demokratis diminta untuk mengejar tujuan-tujuan yang kontradiktif; ia harus ektif sekaligus pasif; terlibat naum tidak terlibat, berpengaruh namun mengambil jarak. (Habermas, 2004: 240).

Kontradiksi dalam Sistem Kepartaian

Akhirnya saya mencoba mereview atas studi Ambardi dengan cara pandangn yang lazim digunakan oleh Marxian yaitu melalui konsep kontradiksi. Menurut saya, kemungkinan adanya kontradiksi-kontradiksi dalam internal partai politik dan proses persaingan ideologis antar partai dan kemudian berbalik menuju kerjasama politik untuk meraih keuntungan ekonomi dan kekuasaan. Kontradiksi merupakan salah satu kajian Marx dan Hegel (Habermas, 2004: 144) dalam sistem ekonomi kapitalis menjadi hal yang sangat penting karena pada akhirnya akan mempengaruhi sistem dan struktur politik. Kontradiksi kekuasaan (Giddens, 2009: 248) menjadi bagian dalam kajian teori strukturasi Giddens. Konsep kontradiksi menurut Giddens haruslah diletakkan dalam konteks hubungannya dengan komponen struktural sistem sosial, tetapi dibedakan dengan setiap bentuk ‘ketidaksesuaian fungsional’. Kontradiksi sosial dalam pengertian Giddens sebagai oposisi atau keterputusan prinsip-prinsip struktural sistem sosial, ketika prinsip-prinsip tersebut bekerja di dalam istilah istilah satu sama lain, namun pada saat yang sama bertentangan satu sama lain. (Giddens, 2009: 267)

Sementara itu dalam pengertian Jurgen Habermas, kontradiksi mendasar dalam sebuah formasi sosial terjadi ketika prinsip organisasi (dalam sistem sosial, sistem politik) meniscayakan individu dan kelompok selalu berhadapan satu sama lain dengan klaim dan intensi yang lama kelamaan menjadi tidak berkesesuaian. (Habermas, 2004: 145) Studi Ambardi tentang sistem kepartaian di Indonesia era reformasi, menurut saya mengabaikan terjadinya kontradiksi-kontradiksi (aktor, sistem dan struktur). Kontradiksi-kontradiksi itu sesungguhnya masih menyimpan kemungkinan-kemungkinan terjadinya perubahan sistem kepartaian lebih lanjut. Sehingga terbentuknya sistem kepartaian yang bersifat kartelisasi masih mempunyai kesempatan untuk berubah, meski tidak mesti bersifat linier dengan sejarah sistem kepartain di negara-negara Barat.

Kelebihan dari studi Ambardi adalah kekuatan data dan analisanya dalam membongkar selubung kepentingan partai politik dalam relasi antar partai dan relasi partai dengan kekuasaan. Dari studi itulah kita dapat gambaran bahwa terjadi pengabaian konstituen partai oleh para elit partai. Ambardi juga membongkar topeng selubung ideologi partai dengan baik, dimana partai-partai politik itu sesungguhnya tidak bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan ideologi dan program partai sebagai turunan dari ideologi partai itu. Dalam kaitan inilah saya memberikan timbangan teoritik lain dengan cara pandang teorema Giddens dan Habermas untuk melihat dinamika sistem kepartaian di Indonesia era reformasi. Oleh karena studi Ambardi masih menyimpan upaya universalisasi kajian politik Barat ke dalam studi politik Indonesia bahwa seolah-olah rangkaian kartelisasi politik kepartaian di Indonesia ini adalah bagian dari rangkaian panjang kapitalisme global yang merangsek bangsa Indonesia.

Disinilah menurut saya perlu studi kritis tentang sistem kepartaian dengan melibatkan analisis dinamika dan proses antara aktor dan sistem, aktor dan struktur di dalam internal partai. Menurut saya hal itu karena adanya kealpaan dari studi Ambardi, sehingga kontradiksi-kontradiksi di dalam internal partai dan persaingan ideologis yang masih tetap ada di dalam “alam bawah sadar” para elit dan masyarakat Indonesia. Kesadaran kelas baru (borjuasi dan buruh) sebagai hasil dari proses kapitalisme global di Indonesia untuk menjadi kekuatan politik baru, menurut saya masih perlu mendapat perhatian. Barangkali yang terjadi adalah tersebarnya modal kapitalisme global ke dalam sistem administrasi institusi politik yang sama sekali tidak berdampak kepada masyarakat secara umum, konstituen partai. Satu tahap dari pengingkaran partai terhadap konstituen dan dosa politisasi ideologi partai sebagai bentuk kemunafikan secara telanjang, sekelas dengan politisasi agama. Wallahua’lam. (Ahmad Rofik adalah Dosen Jurusan Ilmu Politik FISIP Unsoed)

EMPREE

Follow by Email

Senin, 28 Januari 2020

Sejarah Bulog dan Perkembangannya

Diposting oleh empree di 14.01.00

Reaksi:

Tidak ada komentar:

Jumat, 25 Januari 2020

Manfaat Sedekah di Dunia dan Akhirat

Keempat , Memberikan kegembiraan kepada orang-orang miskin dan meringankan kesusahan mereka. Rasul bersabda “Amal yang paling disukai Allah ialah kegembiraan yang engkau masukkan dalam hati seorang Muslim, menghilangkan kesusahannya, melunasi utangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku untuk suatu hajat lebih aku sukai daripada beriktikaf di masjid ini selama sebulan.“ Sebagian ulama menyatakan, “Sedekah merupakan sarana pendekatan diri kepada Allah Ta’ala yang paling utama. Sedekah lebih utama daripada jihad, terlebih bersedekah di saat paceklik melanda,apalagi bersedekah kepada keluarga dan kerabat. Sedekah juga lebih utama daripada haji, karena haji bersifat individual, sedangkaan sedekah bersifat sosial.”

Kelima, Mendatangkan keberkahan harta dan kelapangan rezeki. “Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya.“ (Saba 39).

Keenam , Mengundang rezeki. Setiap pagi malaikat berdoa, “Ya Allah berikan ganti kepada orang yang berinfak.“ Rasul bersabda “Undanglah rezeki kalian dengan bersedekah.“ Nabi memberi nasehat kepada Bilal, salah seorang sahabat yang tergolong miskin. “Nafkahkanlah, wahai Bilal, dan jangan takut dikurangi oleh Penguasa Arsy“ (HR.Al Bazzar). “Nafkahkanlah, maka Allah memberi nafkah kepadamu“ (HR.Thabrani). Juga dalam hadis lain Rasul menerangkan, “Sedekah tidak mengurangi harta. Tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba dengan ampunan, melainkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang bertawadhu karena Allah, melainkan Dia meninggikan derajatnya“ (HR.Muslim).

Ketujuh, Menjadi orang yang beruntung. Allah berfirman “Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya,mereka itulah orang-orang yang beruntung“ (Al Hasyr 9). Rassul SAW bersabda “Memberi sedekah, menganjurkan kebaikan, berbaktti kepada orang tua, dan silaturrahmi dapat mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan,menambah berkah umur, dan menolak kejahatan“ (HR.Abu Na’im).

Keenam , Menghapuskan dosa dan kesalahan. Rasul SAW bersabda, “Puasa adalah perisai, dan sedekah itu memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api.” Nasehat Luqman al Hakim kepada anaknya, ”Jika engkau melakukan suatu kesalahan, maka bersedekahlah“

Ketujuh, Memadamkan murka Rabb. Rasul bersabda, “Sedekah secara diam-diam dapat meredam murka Rabb.“ Imam Zainal Abidin RA berkata, “Sedekah di malam hari akan memadamkan murka Rabb.“ Adi bin Hatim RA, ia berkata, ‘Aku mendengar Nabi SAW bersabda “Barang siapa diantara kalian mampu berlindung dari neraka walau hanya dengan separoh kurma, maka hendaklah ia melakukannya (bersedekah)“ (HR. Muslim). Rasul SAW berpesan pada kaum wanita, “Wahai kaum wanita, bersedekahlah dan perbanyaklah beristighfar karena aku melihat kalian adalah yang paling banyak menghuni neraka“ (HR.Bukhari dan Muslim).

Kedelapan, Salah satu amal yang bisa mendatangkan manfaat setelah seseorang meninggal. Rasul SAW bersabda, “Jika anak Adam mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang senantiasa mendoakannya.“ (HR.Muslim, Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi).

Diposting oleh empree di 20.29.00

Reaksi:

Tidak ada komentar:

Memangkas Gurita Importir Pangan

Gurita importir pangan kian menenggelamkan potensi Indonesia yang seharusnya menjadi pemasok pangan dunia. Komite Ekonomi Nasional (KEN) — yang sebagian besar anggotanya adalah para pengusaha dan ekonom—pun geram dan mengadukan kondisi buruk ini kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kartel itu tak hanya menimbulkan kerusakan dahsyat bagi pertanian nasional dan merugikan petani. Industri pengolahan hingga ekonomi secara umum juga sangat dirugikan. Alih-alih memberi makan dunia (feed the world), impor pangan justru kian melonjak. Indonesia sebagai negara agraris makin terperangkap dalam ketergantungan pada pangan impor. Mulai dari beras, jagung, gandum, kedelai, gula, susu, hingga daging, Indonesia mengimpor pangan besar-besaran.

Pada 2008, impor pangan masih sekitar US$ 5 miliar. Namun, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tahun 2020 impor tujuh komoditas pangan itu sudah mencapai 17,6 juta ton, senilai US$ 9,4 miliar atau sekitar Rp 90 triliun. Defisit pangan pun menembus 17,35 juta ton, senilai US$ 9,24 miliar, dengan ekspor hanya 250 ribu ton senilai US$ 150 juta.

Jika keuntungan yang diraup importir 10% saja, ini berarti kartel pangan setidaknya mempertebal kocek Rp 9 triliun tiap tahun. Jumlah itu membuat segelintir importir terus ketagihan dan mampu menggoda para pengambil keputusan negeri ini. Ada sejumlah nama, seperti trio PT Teluk Intan (PT Gerbang Cahaya Utama), PT Sungai Budi, dan PT Cargill yang ditengarai menguasai impor kedelai. Ada pula empat produsen gula rafinasi terbesar yang menguasai pangsa pasar 65%.

Kekuatan oligopoli yang beroperasi sebagai kartel ini telah mendikte pasar dalam negeri. Pasar menjadi tidak efisien, sehingga harga gampang dikerek tinggi. Ini tentu saja sangat memberatkan masyarakat umum maupun industri pengolahan. Petani lokal pun terpuruk dipermainkan kekuatan modal besar.

Memang secara hukum keberadaan kartel ini sulit dibuktikan. Namun, nyata-nyata masyarakat dan usaha kecil menengah (UKM) kian tercekik. Jika harga gula pada 2009 masih sekitar Rp 6.300 per kilogram (kg), harga kemudian terus naik. Saat ini, harga sudah dua kali lipat lebih, menembus Rp 13.000 per kg. Selain beras, harga kedelai dan daging sapi terus naik. Para perajin tahu tempe dan pedagang bakso pun banyak yang gulung tikar.

Tak bisa ditawar lagi, pemerintah harus segera memecah kekuatan oligopoli komoditas pangan. Pemerintah harus menciptakan iklim persaingan yang sehat dan memperkuat institusi pengawas persaingan. Pemerintah harus memberi insentif dan membangun infrastruktur pertanian, guna mendorong petani dan investor bermitra untuk mendongkrak produksi pangan. Kemitraan ini bisa mencontoh skema inti-plasma perkebunan sawit yang saling menguntungkan.

Pengembangan sentra produksi seperti beras, gula, kedelai, dan peternakan sapi harus disegerakan. Selain mendukung pendanaan yang dibutuhkan, pemerintah pusat dan daerah harus kompak untuk menyediakan lahan yang dibutuhkan. Misalnya untuk gula, lahan tambahan yang dibutuhkan hanya 300.000 hektare, namun ini tak kunjung tersedia hingga investor mundur teratur.

Pemerintah juga harus membangun pusat lelang komoditas di sentra-sentra produksi, sehingga petani mendapatkan tambahan keuntungan yang selama ini dimakan tengkulak. Petani pun akan terdorong untuk meningkatkan kualitas dan produksi. Impor pangan juga harus dikendalikan secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Dengan demikian, petani yang tengah panen tidak makin terpukul. Untuk menjaga kepentingan konsumen dan petani secara seimbang, pemerintah juga harus turun tangan dengan menerjunkan langsung Perum Bulog. Dengan pengalaman dan sumber daya besar, BUMN logistik pangan ini sudah siap menjadi stabilisator, tak hanya beras, tapi juga komoditas pangan yang lain.

Nah, kini tinggal ketegasan pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan presiden (perpres) untuk merevitalisasi Bulog. Payung hukum yang kuat ini diperlukan guna menebas kartel yang menggurita di negeri ini, yang melibatkan para politisi hingga pejabat tinggi.

Diposting oleh empree di 10.51.00

Reaksi:

Tidak ada komentar:

Politisasi HPP Beras

TAHUN 2020 makin dekat, meski kita baru memasuki 2020. Jauh sebelumnya, banyak pihak menyiapkan segalanya menyongsong tahun Pemilu Legislatif dan Pilpres 2020. Publik sangat faham bahwa segala sesuatu yang dilakukan aktor politik pada tingkat manapun akan semakin intensif digarap menurut skenario suksesnya dalam kontes paling akbar bagi kemenangan kelompok politiknya. Karena, semuanya mau menang.
Jargon semua mau menang memang sering menyesatkan. Segala program pembangunan dan kebijakan dalam kewenangan setiap kelompok, pasti disusun berdasarkan skenario pemenangan pemilu, tetapi senantiasa dibungkus bumbu politik kesejahteraan populis. Realitasnya, mendekati hari H, sungguh semakin tidak jelas apakah proyek, program dan kebijakan pembangunan itu politik kesejahteraan atau politik citra semata.
Ketidakjelasan nyaris nampak di seluruh urusan pembangunan, termasuk kebijakan Pemerintah tentang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk beras dan gabah petani. Tidak seperti yang terjadi pada setiap akhir tahun beberapa waktu terakhir yang selalu diwarnai pembahasan tentang kenaikan HPP sebagai penyesuaian harga bagi kesejahteraan petani. Akhir 2020 justru diwarnai penegasan pemerintah bahwa HPP 2020 tidak dinaikkan. Alasannya? HPP RI sudah tertinggi se Asia Tenggara.
Tidak naik, artinya Inpres 3/2020 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah tetap berlaku. Berdasarkan Inpres yang mulai berlaku 27 Februari 2020, HPP beras adalah Rp 6.600 per kilogram dan HPP Gabah Kering Panen (GKP), Rp 3300 dan Rp 3350 per kilogram pada tingkat petani dan penggilingan. Sementara HPP Gabah Kering Giling (GKG) Rp 4150 dan Rp 4200 per kilogram untuk tingkat penggilingan dan gudang Bulog. Semua itu terkait dengan kualitas medium.
Ada beberapa kejanggalan dari keputusan tentang HPP yang tahun 2020 tidak naik ini. Pertama, tidak naiknya HPP berarti selama 2020 petani dipaksa menerima HPP yang nominalnya sama dengan HPP 27 Februari 2020. Kedua, berbasis catatan makroekonomi bahwa inflasi RI mencapai 6% -7% per tahun, maka HPP beras yang Rp 6.600 per kilogram, sudah pasti memiliki nilai riel yang merosot.
Ketiga, bukankah ini menimbulkan pertanyaan: bahwa komoditas lain boleh naik harganya dan inflationary, tetapi harga beras tidak boleh naik selama dua tahun? Memangnya beras pengaman inflasi? Keempat, mengingat petani beras adalah konstituen terbesar Pemilu 2020, sungguh tidak bisa dipahami bahwa mereka harus berkorban menerima nasib berasnya makin murah, dalam nilai riel. Bukankah ini sebuah kezaliman pembangunan nasional, justru bagi mayoritas warga?
Kelima, alasannya HPP beras Indonesia sudah tertinggi se Asia Tenggara. Ini keputusan sangat sembrana dalam urusan berbangsa. Satu sisi, harga komoditas strategis teramat terkait dengan kebijakan moneter-fiskal-tataniaga negara masing-masing. Sehingga kalkulasinya tidak bisa sekedar kalkulasi finansial belaka, seperti alasan bahwa Indonesia tertinggi. Kita harus berani berhitung tentang derajat proteksi efektif, termasuk mengukur pengaruh kebijakan moneter, fiskal dan tataniaga tiap negara yang dirujuk dalam hal ini.
Pada sisi lain, nilai sebuah komoditas sangatlah tergantung pada kepentingan politik dan strategis setiap negara. Bagi RI, sungguh tidak cerdas ketika menilai beras sekadar dari tinjauan finansial belaka, dengan mengatakannya lebih tinggi atau lebih murah. Karena, sebutir beras senantiasa memiliki makna politik, makna sosial, berurusan dengan keadilan dan kedaulatan lokal, dan bahkan bermakna spiritual. Adalah kebodohan besar memaknai beras sebagai komoditas ekonomis, apalagi finansial semata.
Uraian singkat yang disampaikan jelas sekali membuktikan bahwa urusan HPP ini sudah terjebak politisasi 2020, mempermainkan isu kesejahteraan rakyat tani, meski senyatanya kepentingan citra lebih menonjol. Sama sekali tidak masuk akal ketika HPP yang sudah berusia satu tahun tidak akan diubah pada tahun 2020. Tidak masuk akal karena mencederai mayoritas pemilik contrengan RI. Ini hanyalah permainan politik murahan?
Politisasi HPP dalam hal ini nampaknya angon wajah. Kapan waktu naik yang tepat sekaligus memunculkan ‘pahlawan’, mendongkrak citra politik. Untuk membuktikan, mari kita amati panggung politik. Kita saksikan sampai kapan HPP tidak naik menghadapi hari H, 2020? Memangnya nggak butuh contrengan petani?
(M Maksum Machfoedz, Guru Besar TIP-FTP UGM, Ketua PB NU)

Diposting oleh empree di 10.46.00

Reaksi:

Tidak ada komentar:

Sabtu, 19 Januari 2020

Lembaga Pangan Harus Efektif

UU Pangan | DPR Usulkan Dibentuknya Kementerian Pangan/Bulog

Pemerintah sebagai pemegang amanah UU Pangan No 18 Tahun 2020 perlu memperjelas status kelembagaan pangan, termasuk kewenangan soal urusan pangannya. Posisi regulator dan operator pangan juga harus jelas.

“Pemerintah harus menjelaskan status lembaga pangan baru, apakah setara kementerian atau hanya seperti komisi yang sekarang jumlahnya banyak tetapi kinerjanya tidak efektif,”kata pengamat ekonomi pertanian, Khudori, Jumat (18/1).

Menurut Khudori, sekarang bola ada di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan kebijakannya akan menentukan seberapa kuat kewenangan lembaga pangan tersebut. Saat ini, lembaga yang mengurus pangan tersebar mulai dari Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan, Bulog, Dewan Ketahanan Pangan, hingga kementerian teknis yang jumlahnya mencapai 17 unit.

Meskipun pengelola pangan cukup banyak, koordinasinya lemah. Akibatnya, kata Khudori, manajemen pangan menjadi tidak jelas. Bahkan persoalan-persoalan krusial terkait pangan harus termentahkan di level koordinasi.

“Maunya pemerintah seperti apa? Itu harus dijelaskan. Memang ada tenggat tiga tahun, tetapi harus sudah dijelaskan regulatornya siapa dan apakah Bulog tetap menjadi operator. Presiden harus mulai memaparkan kelembagaan dan kewenangan pengelolaan pangan itu karena sekarang masyarakat, termasuk DPR, posisinya juga menunggu,”ungkap dia.

Khudori mengakui Presiden memiliki kewenangan untuk memutuskan soal kelembagaan itu, tetapi perlu diperjelas apakah level lembaga itu setingkat menteri atau hanya lembaga/komisi yang tidak memiliki kemampuan koordinasi.
Jadi, kata Khudori, harus sudah jelas siapa pemegang kewenangan sebagai penentu kebijakan pangan, termasuk regulator pangan, dan siapa yang menjadi operatornya. Hal itu nantinya terkait dengan kewenangan pengelolaan pangan dari pusat hingga daerah.

“Badan otorita pangan itu seharusnya kuat dalam pengelolaan pangan, sebagai penentu kebijakan pangan sekaligus regulator, sedangkan operator bisa jadi menunjuk BUMN seperti Bulog sebagai operatornya,”ungkap dia.

Lebih lanjut, Khudori mengatakan kewenangan soal pangan bisa dijadikan sentralistis. Artinya, pemerintah pusat masih memiliki kekuatan untuk mengatur pangan hingga daerah. Pasalnya, saat ini, pemerintah daerah, sesuai UU No 34, memiliki kewenangan yang besar terkait dengan otonomi. Pemerintah pusat saat ini hanya memiliki lima kewenangan untuk mengatur, yakni agama, pertahanan keamanan, hukum, moneter, dan fiskal.

Padahal pangan menjadi sangat strategis dan menyangkut hajat hidup mayoritas masyarakat. Jadi jangan sampai jika diserahkan ke pemda dan masing-masing berpegang pada otonomi daerah, distribusi pangan bisa terkendala.
“Pusat harus masih mengendalikan soal stok pangan, distribusi, hingga ekspor dan impor walaupun nanti tetap diterjemahkan hingga ke daerah,”ujar dia.

Cek Kosong
Sementara itu, Ketua Panja UU Pangan, yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron, mengatakan awalnya mayoritas fraksi di Komisi IV DPR mengusulkan peleburan lembaga. Badan Ketahanan Pangan (BKP) menjadi regulator pangan, dan Bulog sebagai operatornya. Akan tetapi, usulan tersebut ditolak pemerintah.

Herman menyebutkan dua lembaga itu awalnya mau langsung disatukan dalam UU Pangan tersebut. Namun, di UU Kementerian Aparatur Negara, ada aturan yang menyebutkan tentang ketentuan dan syarat penambahan lembaga baru. Akibat kendala itu, usulan tersebut tidak masuk UU Pangan.

Padahal jika usulan tersebut dipenuhi, bisa terbentuk Kementerian Pangan/Bulog yang merupakan peleburan dua lembaga pengelola pangan itu. Tetapi karena ditolak pemerintah, UU Pangan hanya memberikan cek kosong dan menyerahkan soal pembentukan lembaga tersebut kepada Presiden.

“Kita akan kawal kelembagaan pangan itu karena pangan itu urusan penting yang harus diprioritaskan. Akan tetapi, pangan masih di posisi pemerintah di peringkat kelima dalam pembangunan, jauh di bawah urusan reformasi birokrasi dan pendidikan,”imbuh dia.

Peringkat broker opsi biner:
Penghasilan di Internet
Tinggalkan Balasan

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: