Hak Opsi – Sewa guna usaha – Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Peringkat broker opsi biner:

PAJAKITA

media informasi pajak

Pages

Aspek Perpajakan pada Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing)

Penggolongan dan Batasan

  1. Sewa-guna-usaha dengan hak opsi (financial lease)
  2. Sewa-guna-usaha tanpa hak opsi (operating lease)
  1. Jumlah pembayaran sewa-guna-usaha selama masa sewa-guna-usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor;
  2. Masa sewa-guna-usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk barang modal Golongan I, 3 (tiga) tahun untuk barang modal Golongan II dan III, dan 7 (tujuh) tahun untuk Golongan bangunan. Penggolongan jenis barang modal ini mengacu kepada ketentuan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan.
  3. Perjanjian sewa-guna-usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee.
  1. Jumlah pembayaran sewa-guna-usaha selama masa sewa-guna-usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewa-guna-usahakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor;
  2. Perjanjian sewa-guna-usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee.

Lessor dan Lessee

Aturan Penggunaan Hak Opsi dalam Sewa Guna Usaha (Leasing)

Pertanyaan

Apakah akibat hukum apabila Lessee menggunakan hak opsinya di akhir jangka waktu masa leasing dalam perjanjian sewa guna usaha (Leasing Agreement)?

Ulasan Lengkap

Terima kasih atas pertanyaan Saudara. Terkait pertanyaan di atas , berikut yang dapat kami sampaikan:

Opsi adalah hak Lessee untuk membeli barang modal atau memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa-guna-usaha. Penggunaan hak opsi pada akhir jangka waktu dalam perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) disebut juga sebagai Finance Leasing .

II. Kriteria Finance Leasing

Peringkat broker opsi biner:

Sebelumnya, harus dipastikan bahwa Kegiatan Leasing tersebut masuk ke dalam kriteria yang digolongkan sebagai Finance Leasing apabila memenuhi semua kriteria sebagai berikut :

1) jumlah pembayaran sewa-guna-usaha selama masa sewa-guna-usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor;

2) masa sewa-guna-usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk barang modal Golongan I, 3 (tiga) tahun untuk barang modal Golongan II dan III, dan 7 (tujuh) tahun untuk Golongan bangunan;

3) perjanjian sewa-guna-usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee.

III. Pelaksanaan atas hak opsi

1) Dalam hal Lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal, maka pembelian dilakukan dengan melunasi pembayaran nilai sisa barang modal yang disewa-guna-usaha. Dasar penyusutan untuk opsi membeli adalah nilai sisa barang modal;

2) Dalam hal Lessee menggunakan hakuntuk memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa-guna-usaha, maka nilai sisa barang modal yang disewa-guna-usahakan, akan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan piutang sewa-guna-usaha.

IV. Akibat hukum penggunaan hak opsi dalam akhir jangka waktu masa leasing

1) Beralihnya kepemilikan dari barang modal yang disewa-guna-usaha-kan dari Lessor ke Lessee

2) Perlakuan perpajakan, yaitu:

a) selama masa sewa-guna-usaha, L essee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa-guna-usaha, sampai saat L essee menggunakan hak opsi untuk membeli;

b) setelah L essee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, L essee melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa (residual value) barang modal yang bersangkutan;

c) pembayaran sewa-guna-usaha yang dibayar atau terutang oleh lessee kecuali pembebanan atas tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lessee sepanjang transaksi sewa-guna-usaha tersebut selama memenuhi kriteria sebagai Finance Leasing;

d) dalam hal masa sewa-guna-usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan dalam kriteria Finance Leasing, Direktur Jenderal Pajak melakukan koreksi atas pembebanan biaya sewa-guna-usaha;

e) Lessee tidak memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pembayaran sewa-guna-usaha yang dibayar atau terutang berdasarkan perjanjian sewa-guna-usaha dengan hak opsi.

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/M Tahun 1988; tentang Lembaga Pembiayaan;

2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1256/KMK.00/1989;

3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing).

Peringkat broker opsi biner:
Penghasilan di Internet
Tinggalkan Balasan

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: